Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah memprioritaskan swasta untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan pengganti Cilamaya di Jawa Barat.
Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas mengatakan opsi utama berada di tangan swasta murni karena keterbatasan anggaran pada APBN.
Dia menuturkan APBN yang terbatas harys dimanfaatkan ke program yang paling dibutuhkan. Seperti diketahui, penetapan Cilamaya sebagai pelabuhan di Utara Jawa urung dilakukan karena berbenturan dengan aktivitas PT Pertamina Hulu Energi untuk pengembangan fasilitas produksi minyak dan gas.
“Salah satu ada opsi bagaimana itu dikerjakan oleh pihak swasta. Prinsipnya kalau bisa dilakukan swasta ya swasta saja murni,” ucapnya, di Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Beberapa opsi lain yang ditawarkan jika swasta tak sanggup membangun pelabuhan pengganti Cilamaya adalah melalui kerjasama pemerintah dengan swasta atau public-private partnership (PPP). Pilihan terakhir apabila kerjasama dengan swasta tak dapat dilakukan, imbuhnya, pemerintah bisa menggerakan perusahaan negara.
Sofyan enggan membocorkan lokasi pengganti Pelabuhan Cilamaya dan target pelaksanaan pembangunannya.
“Kalau tidak PPP, bisa BUMN seperti bangun tol Sumatra, dan Kereta Api. Kalau tidak bisa baru kita gunakan uang negara. Ada keputusan dulu baru pelaksanaannya perlu waktu,” katanya.
Data dari Asosiasi Logistik Indonesia menunjukkan pergeseran letak Cilamaya bisa diterapkan asal tidak lebih dari 30 km-40 km dari kawasan industri di Karawang.
