Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menutup kemungkinan pembangunan Pelabuhan Jawa Barat bagian Utara atau pengganti Pelabuhan Cilamaya dikelola oleh negara selain Jepang.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan restu agar proyek yang masuk dalam 30 pembangunan infrastruktur prioritas hingga 2019 tersebut dikerjakan oleh Jepang.
Dengan begitu, Jonan mengatakan kesempatan negara lain untuk membangun pelabuhan di wilayah Subang, Jawa Barat tersebut telah tertutup.
“Secara prinsip Presiden sudah setuju dikerjakan Jepang. Presiden mendukung selama pengembalian [investasi] jelas,” katanya, usai Rapat Kerja Presiden dengan Kementerian/Lembaga, Selasa (22/3/2016).
Kendati demikian, dia mengatakan belum ada keputusan mengenai skema investasi antara pemerintah dengan Negeri Sakura tersebut. Sebelumnya, Kemenhub mengusulkan skema pinjaman lunak dengan bunga 0,1% dari pemerintah Jepang.
“Sudah fix dengan Jepang, tapi skemanya masih dirunding,” ujarnya.
Sebelumnya, perusahaan asal Belgia Flander Investment and Trade (FIT) menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Pelabuhan Patimban, yang akan menjadi pengganti pelabuhan Cilamaya.
CEO FIT Claire Tillekaerts yang datang bersama dengan rombongan Putri Astrid dari Belgia, menyatakan pihaknya tertarik mengembangkan Pelabuhan Patimban yang bakal membutuhkan sokongan dana besar.
“Sangat tertarik pada rencana pengembangan Patimban, dan menyatakan keinginan untuk ikut terlibat,” ujarnya, dikutip dari Harian Bisnis Indonesia, Jumat (18/3).
Apalagi, Jonan menambahkan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut nantinya akan digunakan untuk menyokong industri Jepang di Cikarang, Jawa Barat.
“Jadi kalau untuk ini [pembangunan pelabuhan] Belgia tidak,” ujarnya.
Saat ini, Jonan mengatakan masih mengkaji feasibility study (FS) yang telah dilakukan untuk proyek tersebut. Adapun, dia mengatakan Pelabuhan Patimban sudah hampir pasti untuk segera ditetapkan sebagai pengganti pelabuhan Cilamaya dalam proyek prioritas pemerintah itu.
