Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan membentuk gugus tugas atau task force untuk memantau realisasi izin investasi yang telah disetujui, mengingat realisasi investasi dari persetujuan yang dikeluarkan BPKM baru 50%.
Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan investasi dapat berkontribusi terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi jika terealisasi. Menurutnya, persetujuan investasi yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru 50% yang terealisasi.
Dia menuturkan realisasi penanaman modal perlu dipantau oleh task forcesehingga pemerintah tak sekadar promosi untuk mendatangkan investor. Sebelumnya, pemerintah mendukung invetasi melalui sejumlah paket kebijakan seperti terobosan layanan perizinan investasi 3 jam dengan 8 produk perizinan.
"BKPM sudah memberikan persetujuan itu mesti dipantau apakah izin investasi yang sudah disetujui tadi sudah direalisasi atau belum. Kalau belum kenapa. Selama ini promosi saja," ucapnya, Selasa (5/1/2016).
Enny berharap BKPM dapat bekerjasama dengan kementerian teknis dalam hal promosi dengan memberikan prioritas kemudahan investasi yang diunggulkan oleh masing-masing kementerian.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal menuturkan investor kerap menemui masalah klasik seperti kepastian payung hukum dan tata ruang wilayah. Investor sering kebingungan masalah tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dia menyebutkan masih banyak daerah yang belum memiliki rencana tata ruang wilayah. Menurutnya, ada sekitar 26% provinsi yang belum memiliki RTRW, kabupaten sekitar 17%, dan kota sebesar 10%.
Masih banyak di daerah yang masih belum punya RTRW. Ini membuat investor ragu. Investor juga butuh kepastian tata ruang. Infrastruktur jelas peruntukannya untuk apa, ujarnya.
