Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah memastikan akan membantu pembebasan lahan untuk proyek listrik 35.000 megawatt (MW).
Presiden RI Joko Widodo menuturkan akan membantu segala permasalahan lahan yang ditujukkan untuk proyek ketenagalistrikan. "Pokoknya kalau untuk masalah lahan kami bantu. Nanti diserahkan langsung ke Menteri BPN," tutur Presiden dalam acara Tatap Muka dengan Mitra PLN di Istana Negara, Selasa (22/12/2015).
Presiden memastikan akan terus memantau jalannya proyek 35.000 MW. Dia mengatakan pembangunan pembangkit listrik yang sudah ditandatangani kontraknya harus sesuai jadwal, bahkan diharapkan lebih cepat. Jokowi menyarankan para pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dan juga kontraktor untuk melaporkan masalah yang dihadapinya di lapangan.
"Kalau ada masalah lapor ke Dirut [PLN], kalau tidak mempan silakan ke Menteri. Kalau tidak mempan juga silakan ke saya," tegasnya. Dia menyebutkan pembangunan megaproyek 35.000 MW ini tidak boleh terkendala. Pasalnya, masalah listrik ini sangat vital dan sudah menjadi urusan negara.
Adapun permasalahan lahan memang menjadi kendala utama dalam proyek infrastruktur. Bisnis mencatat, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengalami kesulitan untuk membebaskan lahan transmisi dan gardu induk. Hal ini lantaran, lahan yang harus dibebaskan tersebar di banyak titik.
Kendati begitu, Presiden memastikan kebutuhan listrik di Indonesia bisa terpenuhi pada 2019. "Saya catat ini kapan beroperasinya. Nanti saya cocokan tanggalnya dengan kontrak dari Pak Dirut [PLN]," tuturnya.
