Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih realisasi perbaikan dwelling time di pelabuhan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Dalam sambutannya sebelum rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi, mengatakan Indonesia saat ini harus berkompetisi dengan negara lain, sehingga tidak lagi bisa main-main terhadap persoalan dwelling time. Pasalnya, efisiensi pada proses dwelling time tersebut dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
“Kita telah memasuki era kompetisi dan persaingan antar-negara yang memerlukan kecepatan dan efisiensi, agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi kita,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Presiden menuturkan dirinya selama ini terus memonitor perbaikan dwelling time di pelabuhan melalui laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sengaja diperintahkan untuk turun ke lapangan.
Menurutnya, pembenahan dalam proses custom clearance dan post custom clearance dalam dwelling time harus terus dilakukan, untuk mempercepat prosesnya.
Dengan begitu, arus barang dari luar negeri dapat lebih cepat masuk ke dalam negeri, dan menekan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha. “Begitu kita lambat dan tidak efisien, kita akan ketinggalan daei negara-negara lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pembenahan jalur keluar masuk pelabuhan, baik jalan raya maupun kereta api.
Sebelumnya, Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, mengatakan akan memangkas 124 perizinan yang ada di 20 kementerian dan lembaga tinggi negara untuk memperbaiki proses dwelling time.
Proses dwelling time saat ini dianggap terlalu rumit, karena masih ada paradigma untuk mempersulit proses perizinan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Dulu ada paradigma di birokrat kita, kalau dapat dibuat sulit kenapa harus dipermudah, karena berharap mendapat suap. Saat ini akan kami ubah paradigma itu menjadi kalau memang sulit, akan kami permudah,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/9).
Rizal menuturkan pemerintah akan memangkas perizinan tersebut hingga menyisakan sekitar 42 izin, atau sepertiga dari perizinan yang diperlukan sebelumnya. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memangkas waktu dan biaya untuk proses dwelling time.
Banyaknya perizinan yang harus diselesaikan pengusaha untuk dwelling time itu disebabkan aturan yang tumpang tindih yang dibuat oleh pejabat lama dan baru. Selain itu, ada juga perizinan yang sengaja dikeluarkan untuk membuat proses tersebut lebih rumit dan lama, karena berharap mendapat suap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
