Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla, kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; mengingatkan: "Jika ingin berkompetisi di ekonomi dunia, Indonesia harus membuat arus logistik lancar. Ini salah satu tantangan kita."
"Terutama dalam hubungannya dengan infrastruktur. Kita sudah bicarakan berkali-kali," kata Ketua Umum Partai Golongan Karya 2004-2009 dalam sambutannya pada Indonesia Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Menurut JK, panggilan akrabnya, sejumlah tantangan ekonomi lainnya yang juga harus diselesaikan oleh Indonesia a.l. sektor energi. "Ini yang juga menjadi tantangan yang perlu dibenahi oleh pemerintah."
Menurut anak pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, harga energi listrik di Indonesia lebih murah dibanding beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia maupun Singapura.
Tantangan lainnya, ujar Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 1967-1969, pembenahan terhadap birokrasi untuk mempermudah proses pembangunan dan menarik investasi di Indonesia.
"Nah ini tantangan birokrasinya juga yang selalu menjadi bagian dalam upaya kita (untuk) memperbaiki," jelas CEO dari NV Hadji Kalla pada 1968.
Selain itu, menurut suami Hj. Mufidah Miad Saad, populasi yang besar juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengelolanya guna mendorong ekonomi Indonesia.
"Sekarang mulai kepikiran, peran pemerintah harus kuat. Nah...Disinilah kebijakan pemerintah harus menjadi bagian daripada upaya kita mengatasi masalah yang terjadi, bagaimana kita keluar dari masalah dengan kekuatan yang ada ini," ujar ayah dari lima akan ini.
Menurut kakek dari sepuluh orang cucu ini kunci persoalan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan lapangan kerja dan produktivitas masyarakat.
Namun, penyandang gelar doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar berpendapat, dengan masih terdapatnya sejumlah barang yang diimpor mengindikasikan masih ada kesempatan untuk meningkatkan produktivitas di dalam negeri.
"Jadi kebijakan pemerintah adalah bagaimana kita swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas industri. Cuma itu yang dapat dilakukan dan harus dilakukan," ujar jebolan The European Institute of Business Administration, Prancis (1977).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
