Bisnis.com, JAKARTA--Kasus dugaan permintaan saham oleh Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) yang mencuat dalam renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) harus menjadi pintu masuk menata ulang investasi di Indonesia.
"Saya menduga kisruh PTFI adalah satu contoh saja. Pada sektor-sektor lain hampir bisa dipastikan bahwa alokasi saham untuk pejabat pemberi izin, rekomendasi, dan akses itu terjadi," kata Ketua Setara Institute dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (25/11/2015).
Hendardi menambahkan, sektor-sektor sumber daya alam diduga paling rentan selain sektor perkebunan dan kehutanan untuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara.
Untuk itu, lanjut Hendardi, pemerintah bisa menggunakan momentum kisruh PTFI ini untuk menata ulang tata kelola investasi bisnis yang mengutamakan kepentingan rakyat.
"Untuk memulai penataan ini, sidang MKD atas Setnov selain terbuka, juga mesti dipastikan melibatkan unsur masyarakat yang kredibel, sesuai mandat Tatib DPR," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan bahwa kegaduhan politik terkait isu Papa Minta Saham harus dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolalaan perusahaan asing di Indonesia.
Selama 48 tahun kontrak karya PT Freeport Indonesia, kata dia, tidak mendatangkan keuntungan apa-apa bagi rakyat Indonesia.
"Yang terjadi justru adalah sebaliknya, Indonesia merugi akibat ulah Freeport dan pejabat yang mau disogok," kata Rizal Ramli dalam dialog di sebuah televisi nasional baru-baru ini.
Karena selama ini, kontrak dengan perusahaan asing, khususnya Freeport yang sudah beroperasi selama 48 tahun di Indonesia hanya memberikan royalti 1 persen, padahal perusahaan lain sudah 4% hingga 5%, ujarnya.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
