Bisnis.com, DENPASAR - Provinsi Bangka Belitung berpotensi untuk menjadi lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) guna mendukung pasokan energi listrik di Indonesia.
Djarot Sulistio Wisnubroto, Kepala Batan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan survey ke seluruh kawasan di Indonesia terkait hal tersebut.
"Tempat untuk pembangunan PLTN tersebut harus merupakan daerah di luar ring of fire dana bukan merupakan daerah rawan gempa seperti Bangka Belitung. Selain Bangka Belitung kami melihat juga dari data gempa yang sangat kecil terjadi itu di pulau Kalimantan, bisa Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur," terangnya, Kamis (15/10/2015).
Menurutnya, sudah saatnya bagi Indonesia mulai membangun teknologi nuklir untuk mendukung terjaminnya pasokan energi listrik nasional
"Batan itu sebenarnya tidak boleh mengatakan kapan tahunnya namun kami mengkajinya secara intensif karena Kementerian ESDM sudah menerbitkan buku putih berjudul 5.000 megawatt PLTN 2024, yang mana artinya itu tinggal 9 tahun dari sekarang. Padahal dibutuhkan waktu idealnya 7 hingga 10 tahun proses persiapan matang sampai benar-benar siap dioperasikan," paparnya.
Dia menambahkan, kebutuhan energi listrik nasional pada 2015 - 2024 diprediksi akan meningkat pada kisaran 5.900 MWe/tahun sesuai yang tertuang dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik 2015 - 2024. Sementara PLN dan Independent Power Producer (IPP) baru mampu memenuhi sekitar 4.200 MWe/tahun.
"Melihat kemampuan PLN dan IPP tersebut diperkirakan akan ada sekitar 26% kebutuhan tambahan pembangkit sampai dengan 2023 yang belum dapat terpenuhi dan dikategorikan sebagai skema unallocated yakni belum ditetapkan pengembang dan sumber pendanaannya," terangnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, lanjutnya, diperkirakan mulai 2016 akan terjadi kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah karena cadangan operasi semakin menipis hingga kurang dari 25%.
"Dalam rangka mendukung kemandirian bangsa di bidang energi, maka sangat perlu dipertimbangkan pemanfaatan energi baru atau dalam hal ini energi nuklir untuk pembangkit tenaga listrik mengingat skala kapasitas PLTN yang ada saat ini berada diantara 1.000 - 1.400 megawatt/unit," tuturnya.
Djarot menyampaikan, biaya untuk pembangunan PLTN akan menghabiskan dana sekitar Rp50 triliun. Memang hal tersebut merupakan kelemahan dalam pembangunan PLTN dimana investasi di awal membutuhkan dua sampai tiga kali lipat dibandingkan dengan pembuatan PLTU.
Namun, perlu dipertimbangkan efek kedepan dimana nantinya dapat menghasilkan keuntungan harga listrik yang jauh lebih kompetitif disamping energinya yang lebih bersih.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Teknologi Nuklir (Bapeten), Jazi Eko Istiyanto mengatakan mestinya ada pihak-pihak yang akan membangun PLTN punya konsep atau perencanaan yang nantinya dapat diberikan kepada presiden untuk dipertimbangkan.
"Untuk PLTN itu seharusnya BUMN atau PLN, atau perusahaan swasta yang memberikan konsepnya kepada presiden. Namun sayangnya sampai sekarang ini belum ada aplikasi PLTN yang masuk ke Bapeten," imbuhnya.
