Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera membentuk majelis komisi terkait tindak lanjut atas dugaan adanya kartel daging sapi.
Ketua Komisioner KPPU M. Syarkawi Rauf mengatakan pihaknya telah memutuskan bahwa investigasi kasus dugaan kartel akan dijadikan perkara baru yang akan segera disidangkan oleh komisi.
“Dalam rapat komisi hari ini, kami sudah meutuskan untuk segera membentuk tim majelis komisi yang akan melakukan sidang dan pemeriksaan terhadap para pelaku kartel,” ujarnya, Selasa (18/8/2015).
Pembentukan majelis komisi itu, lanjut Syarkawi, akan dilakukan sebelum Agustus berakhir. Dia belum bisa memastika waktunya, namun dia menjanjikan majelis akan dibentuk dalam pekan ini atau pekan depan.
Majelis komisi nantinya terdiri dari lima orang komisioner. KPPU juga belum menentukan siapa saja komisioner yang menjadi tim majelis yang akan menangani dugaan kartel daging sapi tersebut.
Setelah tim majelis dibentuk, akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini memakan waktu 30 hari. Setelah itu, majelis komisi akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yakni memeriksa para saksi dan alat bukti selama 60 hari.
Usai pemeriksaan lanjutan, tim majelis komisi akan melakukan musyawarah selama 30 hari sebelum akhirnya membacakan putusan. “KPPU punya waktu sekitar 150 hari sampai memutus perkata ini,” kata Syarkawi.
Dia menjelaskan, pihak-pihak yang sudah dipastikan terlibat kartel adalah sejumlah fedloter di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Syarkawi belum bisa memastikan apakah importir juga terlibat dalam kasus ini atau tidak.
“Sejauh ini kami pastikan fedloter di Jabodetabek. Kami udah cek ke kota lain seperti Medan dan Surabaya, tetapi tidak ada kenaikan signifikan seperti di Jabodetabek,” jelas Syarkawi.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Joni Liano menyampaikan kelompok pengusaha penggemukan sapi tersebut siap untuk diperiksa dan diaudit untuk membuktikan benar tidaknya dugaan kartel tersebut.
“Kartel itu kan sekelompok orang yang bersekongkol membentuk harga. Kami feedloter siap ditindak, silakan diperiksa pemasukan sapi bakalan impor yang ada di kandang,” kata Joni saat dihubungi Bisnis.
Menurut Joni, saat ini pemerintah memang hanya dapat menghitung berapa jumlah sapi bakalan yang diimpor yang saat ini berada di kandang feedloter dan tak kunjung memastikan berapa jumlah pasokan sapi lokal sebenarnya.
Padahal, sapi impor diharapkan hanya berkontribusi sebanyak 20% terhadap kebutuhan daging sapi nasional yang terpusat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
