Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RAPBN 2016: Dapat Rp103,8 Triliun, Ini Penjelasan Menteri Basuki

JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi satu institusi yang mendapat alokasi anggaran paling besar dalam RAPBN 2016. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar 103,8 triliun dalam RAPBN 2016.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberi keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas soal Waduk Jati Gede di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2015)./Antara-Widodo S. Jusuf
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberi keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas soal Waduk Jati Gede di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2015)./Antara-Widodo S. Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian  yang mendapat alokasi anggaran paling besar dalam RAPBN 2016.

Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar 103,8 triliun dalam RAPBN 2016. Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan,  pembangunan yang dapat langsung dirasakan masyarakat menjadi prioritas pemerintah.

Hal itu sesuai dengan instruksi dari Presiden supaya sasaran utama seluruh program kementerian dapat dinikmati rakyat.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR akan membelanjakan anggaran secara sektoral yang terdiri atas untuk sumber daya air sebesar Rp 4 triliun, Bina Marga Rp42 triliun, Cipta Karya Rp14 triliun, termasuk di dalamnya untuk air minum dan sanitasi.

Lalu,  Penyediaan Perumahan Rp6 triliun, dan  untuk belanja barang Rp 4 triliun.

“Jadi dari Kementerian PUPR untuk SDA jelas untuk mendukung ketahanan air menuju ketahanan pangan yaitu untuk pembangunan melanjutkan bagian dari pembangunan 49 waduk."

" Tahun 2015 ini ada 13 waduk, 2016 dalam RKP akan membangun 8 waduk baru selain meneruskan yang on going sekarang ini, termasuk pembangunan rehabilitasi irigasi-irigasi kita, jadi irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ada 3 juta ha, dari 7,1 juta hektare yang ada di Indonesia ini,” ujarnya Basuki dalam keterangan resmi, Sabtu (15/8/2015).

Basuki menambahkan untuk sektor Bina Marga yang membangun jalan dan jembatan, Kementerian PUPR akan membangun dari pinggiran meneruskan pembangunan jalan untuk perbatasan, yang tahun ini di alokasikan Rp2 triliun dan pengembangan kawasannya Rp700 miliar ini masih dilanjutkan di 2016, yang akan dibahas awal September nanti dengan DPR.

"Selain itu untuk sektor Cipta Karya Kementerian PUPR masih punya program 100-0-100, yaitu 100% layanan sanitasi terpenuhi, 0% kawasan kumuh dan 100% layanan akses air bersih dan air minum," tambahnya.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper