JK Bicara Blak-blakan Soal Ketahanan Pangan, Energi, serta Proyek Listrik

Bisnis.com, JAKARTA -- “Lebih cepat, lebih bae,” ungkapan ini berupaya diterapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara konsisten dalam kebijakan pemerintah, meski kerap menimbulkan kontroversi. Dimulai dari beleid anti-kriminalisasi pejabat negara demi percepatan pembangunan infrastruktur, wacana reshuffle kabinet, hingga relasinya dengan Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui lebih dalam kebijakan pemerintahan Jokowi-JK termasuk tentang kondisi terkini, Bisnis Indonesia mewawancarai Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (10/7). Berikut petikan wawancaranya:

Bapak menyebut Bulog, bagaimana rancangan kelembagaan ketahanan pangan?

Lembaga apapun tidak jadi masalah, yang terpenting di produksi. Ya fokus saja produksi, Kementerian Pertanian cukup. Lembaga apa lagi mau dibentuk? Tidak perlu lembaga macam-macam lagi, sudah ada sebenarnya. Penguatan saja, dengan begini produksi naik. Saya katakan angka yang benar itu 74 juta ton padi gabah kering giling, bukan di bawah angka itu.

Bagaimana dengan kebijakan ketahanan energi?

Ada beberapa sudut pandang energi, yakni kecukupan, mix-energy, dan keberlanjutan. Energi pokok itu bicara dua hal, bahan bakar minyak dan listrik. Bicara BBM ya minyaknya turun, tapi gas kami coba naikkan. Pengelolaan tidak mungkin ditekan saat keadaan begini, setidaknya distabilkan saja. Buat apa menjual mahal, sedangkan kita bisa lebih murah. Tetapi tetap saja eksplorasi jalan terus untuk jangka panjang. Dari sisi energi listrik, kita harus punya sistem mix-energy yang kuat. Jadi 50% batu bara, 25% gas, 25% energi terbarukan, yakni geothermal, air, dan surya.

Apakah pemerintah akan mendorong pembangunan kilang dan sebagainya?

Kilang pasti. Ini TPPI akan diambil alih oleh Pertamina. Kedua, saya sedang studi untuk membuat kilang baru, entah di Balongan, Cilacap, atau Kalimantan, belum jelas di mana.

Khusus gas, kami akan membuat infrastrukturnya, terminal dan pipa. Kita punya LNG, tapi terminalnya tidak ada. Kemudian, pemipaannya untuk gas alam. Saya rasa selesai semua pada 2018-2019. Pemakaian LNG dalam negeri kita perkuat.

Bagaimana upaya mempercepat belanja modal untuk infrastruktur agar penyerapan anggaran lebih baik?

Penyerapan anggaran terlambat karena dua hal pokok. Pertama, karena adanya pergantian pemerintah dan transisi penataan kementerian. Kedua, terus terang karena faktor ketakutan atau kehati-hatian pejabat dalam mengambil keputusan. Dalam waktu hampir setahun, sudah 150 keputusan presiden [tentang perlindugnan hukum pelaksaan proyek] yang dikeluarkan. Semua pengambil kebijakan meminta payung hukum untuk melindungi keputusannya. Akibatnya kalut, dan efek baliknya ada keterlambatan.

Untuk itu, kami akan membuat PP [peraturan pemerintah] induk untuk memberi jalan agar pengambilan keputusan yang benar itu terjamin. PP-nya sedang di-drafting, mungkin selesai habis Lebaran. Itu hanya kelanjutan dari UU Administrasi pemerintah. Misalnya, kalau pejabat dicurigai polisi dan kejaksaan harus diperiksa bersama dulu oleh BPK atau BPKP, kebijakan jangan langsung dianggap salah dan korupsi, tapi dilihat dulu apa benar merugikan negara.

Kondisi riil yang sedang dihadapi, efek ketakutan lebih besar daripada efek korupsinya sendiri. Intinya, pemberantasan korupsi itu perlu, tapi hasilnya jangan sampai menakutkan, harus menertibkan. Sekarang ini efeknya menakutkan dan mengkhawatirkan orang-orang.

Banyak kontroversi soal saya jadi saksi bupati yang menjadi tersangka kasus korupsi di Bandung. Saya lakukan itu sebagai contoh bahwa kalau Anda berbuat sesuatu [yang benar] saya akan tanggung jawab. Saya bilang jangan takut kalau membuat kebijakan yang benar.

Seperti kasus Dahlan Iskan?

Itulah saya katakan kepada saudara Dahlan Iskan, “Anda harus jelaskan bahwa keputusan mobil listrik itu berdasarkan sidang kabinet,” berarti kebijakan pemerintah, jadi dia bebas dari risiko pengambilan keputusan. Bahwa ada di bawah yang korupsi itu urusan di bawah. Korupsi kan pidana, tidak bisa diwakilkan, kalau perdata bisa diwakilkan tanggung jawabnya.

Jadi pemerintah memberi jaminan bahwa tidak akan ada kriminalisasi terhadap kebijakan percepatan infrastruktur?

Harus. Selama dia jalankan dengan benar, tanggung jawab ke atas. Kami lindungi. Asal tidak mencuri.

Presiden Joko Widodo mengatakan, infrastruktur akan menjadi fokus sampai empat tahun ke depan untuk memastikan bahwa ekonomi akan lebih efisien dan logistik lebih murah. Apakah ini fokus Kabinet Kerja?

Iya benar. Itu adalah kunci untuk mempercepat pembangunan proyek dan investasi. Sedangkan inti nilai tambah dan employment, hanya dari dua, yakni investasi pemerintah dan investasi swasta. Solusinya, koordinasi, rapat di mana-mana, kunjungan ke mana-mana, cek, fokus, dan efisiensi.

Ada keraguan di kalangan pengusaha, apakah program percepatan pembangunan infrastruktur yang dijanjikan benar-benar bisa dieksekusi di lapangan?

Bisa! Saya katakan, semua tanggung jawab dinaikkan saja ke atas. Banyak hal harus dengan keputusan dari atas. Misalnya, pembebasan lahan di Batang, bayangkan masalah seperti itu presiden dan Wapres turun tangan, karena semua orang takut salah.

Kami tidak pernah selalu ingin mengatakan hal menggembirakan demi pasar, janji manis agar pasar saham baik, tidak begitu tujuannya. Pasar baik apabila ada realita yang dibuat, tujuan riilnya harus jalan. Maka itu kami tanyakan perkembangannya [secara rutin], banyak daftar, banyak rapat. Saya terjun langsung, periksa satu per satu secara detail.

Pemerintah bisa menjalankan hal itu?

Bisa! Sebagai gambaran, saat ini proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt sudah banyak diminati investor dalam dan luar negeri sampai 60.000 megawatt. Ibarat penawaran umum saham, sudah oversubscribe 2 kali. Jadi tinggal menatanya, mengatur jadwalnya. Kembali lagi, yang menghambat adalah ketakutan tadi.

Maka itu saya katakan, harus ada pemikiran ulang tentang pemberantasan korupsi. Bukan saya anti-korupsi, tetapi lebih tinggi efeknya berdiam diri dibanding efek korupsi. Orang berbuat jelek memang keliru, tapi tidak berbuat lebih keliru lagi.

Perbedaan proyek pembangkit listrik 35.000 MW dengan pembangkit listrik 10.000 MW dulu?

Beda sekali. Dulu 10.000 MW itu seluruhnya pemerintah, melalui PT Perusahaan Listrik Negara. sekarang, 5.000 MW oleh PLN, sisanya 30.000 MW oleh swasta. Jadi, lebih ringan sebetulnya karena dana dari mereka, banyak investor yang berminat.

Terkait minat investor yang oversubscribe tadi, sejauh mana keterlibatan asing dalam proyek ini?

Tidak apa-apa [keterlibatan] asing, karena butuh teknologi juga. Tidak ada yang bisa tanpa kerja sama luar negeri. Tidak ada perusahaan Indonesia bisa bangun pembangkit 1.000 MW, tapi Jepang, China bisa. Tapi sebagian besar saham tetap Indonesia.

Bagaimana memastikan proyek pembangkit listrik 35.000 MW ini betul-betul investasi berkualitas mengingat pengalaman 10.000 MW sebelumnya undercapacity?

Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, kualitas, dia punya pembangkitnya. Kedua, operasional yang tidak bagus karena kurang pengalaman. Waktu itu kesalahannya, saya minta 500 ahli dikirim ke China untuk belajar operasional, dikira cukup dalam negeri, tidak jadi dikirim. Ketiga, yang paling salah adalah batu bara. Mestinya kalori 4.000, tetapi diberi 3.500 sehingga menyebabkan underperform. Di China ada 1,2 juta MW dengan mesin yang sama, kenapa dia berjalan baik, kita lebih banyak masalah batu bara.

Sekarang, PLN meminta bantuan TNI untuk memeriksa kalori batu bara agar tidak banyak yang bermain. Tujuannya, agar swasta mengetahuinya dan bisa berjalan baik.

Solusi pengadaan lahan seperti apa?

Ada dua hal. Pertama, utamakan ekstensi proyek yang sudah ada lahan, seperti di Indramayu dan Cilacap. Kelanjutannya lebih mudah, selain sudah ada infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan perumahan, izin lingkungan pun tak perlu baru. Kedua, fokuskan ke mine mouth agar mudah, khususnya di Sumatera.

Pemerintah akan mengubah pola pelaksanaan anggaran dari Maret ke Januari. Seberapa optimistis bisa berjalan baik?

Sekarang ini proyek baru berjalan Mei atau Juni karena perencanaan dimulai Februari, lalu lelang baru Maret, April, dan Mei. Kami upayakan semua ditarik lebih maju. Apa yang bisa ditarik? Perencanaan. Sekarang kami akan membesarkan Bappenas, BPPT, dan LIPI, sebagai biro perencanaan menjadi biro rancang bangun.

Kapan memulainya?

Tahun ini. Kami minta anggaran perencanaan didahulukan. Biasanya anggaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek menjadi satu paket. Sekarang terpisah, proyek 2016, anggaran perencanaannya 2015, supaya ada stok proyek yang bisa dilaksanakan tahun berikutnya. Pokoknya perencanaan sudah bergerak Oktober sehingga sudah bisa tender pada Desember.

Wawancara Selengkapnya Simak di Sini

Pewawancara: Lavinda, Sri Mas Sari, Ana Noviani, Aprilian Hermawan, Yosep Bayu Widagdo, Adhitya Noviardi & Arif Budisusilo