Bisnis.com, JAKARTA--Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) meminta Uni Eropa yang menaungi 28 negara Eropa memberikan insentif.
Ketua bidang Pemasaran ATLI Ivan Amin mengatakan penerapan sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) memang sangat berguna menambah peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Eropa, sebagai salah satu tujuan ekspor tuna longline sebaiknya memberikan insentif. Sebagai contoh, katanya, pengurangan bea masuk ataupun memberikan harga lebih murah.
Hal ini karena, penerbitan SHTI kerap mengalami hambatan seperti akses registrasi bagi nelayan kecil yang menjadi mitra para pelaku usaha.
"Tarif dikurangi dong karena hasil tangkapan lebih sustain tapi nelayan kecil yang enggak terlalu teredukasi sulit meregistrasikan tangkapannya. Terutama yang berada di remote area. EU harus tahu," ujarnya usai menerima kunjungan EU di Tanjung Benoa, Bali, Senin (8/6/2015).
Dibandingkan negara lainnya, harga jual ke Eropa tak terlalu jauh. Dia pun mengaku mudah saja mengganti target pasar bila memang produk mereka tak bisa menjangkau Eropa.
Pasalnya, produk perikanan tak akan bisa diawetkan. Sehingga, harus dijual dalam keadaan segar.
"Enggak ada selisih harga antara Amerika dan EU, sama," katanya.
Meski sudah turun pada kuartal I/2015, ekspor perikanan Indonesia ditarget dapat meningkat menjadi US$2,5 miliar hingga Juni mendatang.
Sebelumnya, nilai ekspor perikanan kuartal I 2015 tercatat sebesar US$969 juta, turun 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau sebesar US$1,068 miliar.
Kemudian, volume ekspor perikanan kuartal I/2015 tercatat sebesar 245.084,9 ton, turun 16,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau sebesar 293.6244,4 ton.
Data terakhir pada 2013, pasar Eropa menjadi tujuan produk perikanan asal Indonesia dengan angka EUR530 juta atau 15% dari total ekspor ikan nasional.
Minister Counsellor European Union (EU) Franck Viault mengatakan kebijakan untuk menurunkan bea masuk tergantung negosiasi dengan kementrian terkait.
"Soal bea masuk, harus ada negosiasi lebih lanjut dengan Kementrian," katanya.
Sementara itu, terkait masalah keterbatasan akses nelayan untuk meregistrasikan seluruh kegiatan penangkapan ikan dia menganggap hal itu bukanlah perkara sulit.
Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa membuat akses lebih mudah seperti halnya membuat kartu tanda penduduk.
"Kalau kartu identitas penduduk bisa dibuat, pemerintah juga pasti bisa membuat sistem ini agar seluruh kegiatan nelayan bisa terdaftar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
