Bisnis.com, JAKARTA - Target tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipatok di kisaran 4,5% hingga 5% pada 2025 dinilai sulit untuk dicapai.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, kondisi pasar ekspor yang melemah akibat konflik geopolitik menjadi salah satu pemicu sulitnya untuk mencapai target TPT yang dibidik pemerintah di 2025.
“Berat tantangannya ke depan,” kata Bob kepada Bisnis, Jumat (26/4/2024).
Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, kondisi dalam negeri juga menjadi tantangan untuk merealisasikan target TPT di kisaran 4,5% hingga 5% pada 2025.
Apalagi, kata dia, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) memutuskan untuk mengerek suku bunga acuannya atau BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25% pada April 2024, mengindikasikan likuiditas di perketat.
Selain itu, adanya rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 dikhawatirkan akan membuat daya beli masyarakat melemah.
Baca Juga
“Kalau toh sektor yang diuntungkan, sektor komoditas yang tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Agar target tersebut dapat tercapai, Bob mengharapkan pemerintah untuk fokus pada peningkatan pasar dan daya beli masyarakat melalui relaksasi pajak.
“Fokus expense terhadap bidang-bidang ekonomi dan industri yang menciptakan nilai tambah dan multiplier efek,” jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah pada 2025 mematok target TPT di kisaran 4,5% hingga 5,0%.
Target tersebut, melihat prospek positif pertumbuhan ekonomi di 2025 yang diharapkan dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Dengan demikian, TPT diupayakan turun pada kisaran 4,5% hingga 5,0%.
“...sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan akan berada pada kisaran 4,5%–5,0%,” ujar Bappenas dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.
Adapun Bappenas mengharapkan, kian kondusifnya perekonomian nasional juga dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga TPT di tingkat daerah turut mengalami penurunan.
Secara terperinci, pemerintah mematok target TPT wilayah Sumatra di kisaran 4,2%-4,7%, wilayah Jawa sebesar 5,1%-5,6%, dan wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,2%–2,7%. Kemudian, wilayah Kalimantan dipatok sebesar 4,0%–4,5%, wilayah Sulawesi sebesar 3,2%–3,7%, wilayah Maluku sebesar 4,6%–5,1%, dan wilayah Papua sebesar 2,5%–3,0%.
