Bsnis.com, SEMARANG—Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah mengakui realisasi program pemerintah mencanangkan satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah terganjal peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah.
Ketua DPD REI Jateng MR Priyanto mengatakan para pengembang mengapresiasi langkah pemerintah pusat tersebut. Namun realisasi di lapangan, katanya, para pengembang terganjal dengan perda RTRW.
Pihaknya meminta kepada pemda untuk merevisi perda itu supaya proyek pembangunan rumah tidak berhenti di tengah jalan.
Di samping itu, ujar dia, sudah semestinya pemerintah daerah langsung merespon program pemerintah pusat supaya pembangunan rumah untuk MBR tetap berjalan sesuai dengan rencana.
“Ya, gimana mau jalan kalau perda saja belum direvisi,” paparnya kepada Bisnis, Selasa (9/6).
Priyanto mengakui harga lahan di masing-masing daerah relatif cukup tinggi. Dengan kondisi seperti itu, para pengembang perumahan tidak bisa merealisasikan target pembangunan tersebut.
Jika ada lahan dengan harga terjangkau untuk pembanguan rumah bersubsidi, papar dia, lokasinya cukup jauh dari pemukiman. Hal itu membuat para pengembang kesulitan dalam melakukan penjualan kepada masyarakat menengah ke bawah.
“Sekarang banyak spekulan tanah yang justru bermain. Imbasnya, kami tidak bisa menjangkau harga yang dipatok mereka. Idealnya, harga lahan permeter kurang dari Rp200.000,” paparnya.
Selain mahalnya harga lahan, Priyanto mengatakan industri perbankan sebagian belum siap mengucurkan kredit perumahan bersubsidi bagi MBR. Akibatnya, penjualan pada semester I tahun ini anjlok diangka 15%.
Kendati demikian, REI Jateng optimistis penjualan perumahan bakal terkerek di semester II tahun ini seiring menggeliatnya pertumbuhan ekonomi.
REI Jateng tahun ini menargetkan pembangunan rumah tapak sebanyak 10.000 unit. Adapun, hingga sekarang tercatat sebanyak 4.000 unit rumah sudah terbangun.
Andi Kurniawan, Wakil Ketua REI Jateng bidang Rumah Sederhana, mengatakan secara keseluruhan penjualan perumahan memang anjlok di kuartal I karena kondisi perekonomian domestik yang cenderung melambat.
Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh tren masyarakat yang fokus membiayai perlengkapan sekolah daripada membeli rumah baru. Terkecuali, ujarnya, bagi pasangan muda yang belum memiliki rumah sendiri diperkirakan akan membeli rumah.
“Mereka lebih mementingkan kebutuhan yang paling mendesak dulu, setelah melewati tahun ajaran baru penjualan akan naik,” ujarnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pencanangan program sejuta rumah merupakan solusi bagi masyarakat atau pekerja yang belum memiliki rumah.
Dia mengakui masih banyak para buruh dan pekerja informal belum mempunyai rumah sendiri karena mahalnya harga rumah setiap tahun.
Beruntung, ujarnya, tahun ini pemerintah bekerjasama dengan lembaga perbankan menurunkan bunga rumah subsidi dari 7,25% menjadi 5%.
“Pemerintah punya program bagus, kendalanya justru banyak makelar tanah yang mempermainkan harga. Hal seperti ini yang tidak bisa dikontrol secara menyeluruh,” paparnya.
