Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menyatakan siap memulai prakualifikasi lelang investasi proyek tol Balikpapan-Samarinda kepada swasta, menyusul kesiapan lahan bagi pembangunan tol tersebut telah hampir 90%.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Achmad Gani Ghazali mengatakan, meski belum dapat memastikan waktu persisnya, prakualifikasi akan segera dimulai dalam waktu dekat.
Gani mengatakan pemerintah daerah Kalimantan Timur telah menyelesaikan proses pembebasan hampir 90% dan telah menyatakan komitmen akan segera akan menyelesaikan sisanya.
Menurutnya, Pemda Kalimantan Timur memberi dukungan berupa pembukaan lahan dan pekerjaan tanah senilai Rp2 triliun dan pembebasan lahan Rp1,2 triliun.
“Kami menunggu surat penyerahan lahan dari Pemda. Begitu itu diserahkan, langsung kami mulai. Rencananya dari mereka dalam waktu dekat,” katanya, Rabu (3/6/2015).
Nilai investasi total proyek tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 km ini mencapai Rp14,9 triliun dengan biaya konstruksi Rp9,6 triliun. Proyek ini merupakan satu dari antara 10 proyek investasi prioritas pemerintah yang akan dimulai dilelang pada tahun ini.
Namun demikian, tanpa dukungan konstruksi dari pemerintah, kelayakan finansial (FIRR) ruas tersebut hanya mencapai 9,16%. Proyek tersebut sebelumnya sudah dua kali ditawarkan kepada kalangan investor, namun tidak ada yang berminat.
Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemda Kalimantan Timur memberi dukungan berupa pengerjaan konstruksi seksi I dan V sepanjang 36,86 km. Kedua seksi tersebut didanai bersama melalui APBN, APBD dan pinjaman China. Dengan dukungan pemerintah, FIRR tol Balikpapan-Samarinda dapat mencapai 15%.
Gani mengatakan saat ini proses prakualifikasi tender kontraktor untuk seksi I dan V tengah berlangsung setelah pemerintah memperoleh kepastian pinjaman dari China sebesar US$60 juta.
Gani mengatakan proyek yang akan dilelang kepada investor swasta dari tol tersebut adalah seksi II, III dan IV sepanjang 62,86 km. Menurutnya, dukungan pemerintah tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kelayakan finansial di ruas tersebut. Akan tetapi, pemerintah akan cenderung memillih investor yang berani meminta dukungan investasi terendah dari pemerintah.
