Bisnis.com, JAKARTA--Performa pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran tidak kunjung membaik.
Per 15 Mei 2015 atau persis paruh pertama kuartal kedua, pemerintah hanya mampu merealisasi belanja negara sebesar Rp173,4 triliun atau 47,23% dari pencapaian kuartal pertama 2015.
Secara total, sepanjang 2015 belanja negara yang digadang-gadang menjadi tumpuan perekonomian tercatat hanya sebesar Rp540,5 triliun setara 27,2% dari pagu APBN Perubahan 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun, naik tipis ketimbang realisasi tahun sebelumnya yang hanya 26,5% dari pagu APBNP 2014.
Kementerian Keuangan mencatat penyerapan belanja pemerintah pusat masih belum menunjukkan tanda perbaikan, hanya Rp302,8 triliun atau 22,9% dari pagu. Dorongan belanja datang dari transfer ke daerah dan dana desa yang sudah mencapai Rp237,8 triliun.
Rendahnya capaian pemerintah pusat kian terlihat jelas karena penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang menjadi jendral belanja modal pemerintah hanya 16,3% setara Rp129,5 triliun dari pagu Rp795,5 triliun.
Dari angka tersebut, belanja modal--komponen pengeluaran pemerintah yang memiliki daya dorong paling besar terhadap pertumbuhan PDB--hanya mampu diserap Rp10,2 triliun atau 7,8%.
Belanja pegawai terekam menembus Rp57,4 triliun, bansos Rp32,8 triliun dan sisanya belanja barang.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjanjikan memperbaiki penyerapan karena posisi per 20 Mei 2015, pemerintah telah menyelesaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sampai 95%.
Dia menuturkan belanja modal, khususnya infrastruktur, memang belum terserap banyak karena pemerintah tidak memberikan pembayaran secara lunas di awal.
"Penyerapan infrastruktur disesuaikan kemajuan fisik. Kalau ada proyek tidak mungkin dikasih 100% di awal ke kontraktor, ya uang muka dulu," tuturnya, Kamis (21/5).
Namun demikian, performa belanja tahun ini masih lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu. Pada 2014, pemerintah sudah mampu merealisasikan belanja modal sebesar Rp16,7 triliun.
Adapun, Bambang berulangkali mengatakan persoalan yang meliputi rendahnya penyerapan belanja modal pemerintah kali ini karena disebabkan oleh perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga.
Berdasarkan informasi terbaru, Bambang menuturkan belanja negara per 20 Mei 2015 berada dalam posisi Rp548,7 triliun atau 27,7% dari pagu.
