Bisnis.com, JAKARTA--Tumpang tindihnya komando dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia memerlukan sinergitas lembaga. Kepala Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia Yosaphat Didik Heru Purnomo mengatakan pembentukan Badan Keamanan Laut pada tahun lalu berpeluang terciptanya satu komando.
Dia berharap Bakamla akan membagi tugas pejagaan berdasarkan wilayah pengawasan. Menurutnya, pembagian tesebut lebih efektif sehingga tidak ada wilayah perairan yang kosong atau luput dari pengawasan.
"Dulu kan TNI Angkatan Laut operasi sendiri, Polri sendiri, sekarang enggak. Keterpaduan aparat akan mengurangi hal-hal yang kita tidak ingingkan, saling control. Saya yakin kalau itu diatur nanti tidak terjadi kebingungan koordinasi, katanya di Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Metode operasi berdasarkan wilayah itu juga akan memetakan potensi ancaman-ancaman yang memiiki karakteristik berbeda-beda.
Dia menyebutkan bahwa di wilayah Laut Aru, Perairan Natuna, dan Perairan Sulawesi memiliki sumber daya alam berupa ikan yang kaya sehingga potensi kapal pencuri ikan lebih besar.
Sementara, wilayah-wilayah perbatasan cenderung menjadi gerbang pelanggaran penyelundupan barang-barang impor untuk menghindari pajak, pengiriman kekayaan alam yang dilindungi dan lainnya.
Dia menuturkan karakteristik yag sudah terpetakan akan mudah untuk melaksanakan strategi operasi.
Kalau terpadu, sarananya juga kita perhitungkan. Kalau Laut Aru, itu kapalnya harus besar-besar karena ombak besar, cuaca juga. Kalau Batam peru kapal kecil-kecil tapi cepat karena lawannya penyelundup. Jadi lebih efektif, ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
