Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian diminta memperhatikan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan kementerian tersebut gagal mencapai target swasembada kedelai pada 2014.
Anggota DPR Komisi IV Rofi Munawar di Jakarta, Jumat (10/4/2015), meminta agar Kementerian Pertanian menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut sebagai pijakan dalam realisasi pencapaian swasembada kedelai di tahun 2017.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama semester II-2014, menemukan Kementerian Pertanian tidak berhasil mencapai target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 20,05% per tahun dan target swasembada kedelai tahun 2014 sebanyak 2,70 juta ton tidak tercapai.
"Laporan BPK memberikan gambaran nyata bagi Kementerian Pertanian bahwa target swasembada kedelai 2017 harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, infrastruktur pertanian yang memadai dan tata niaga yang sehat," kata anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut dia, kebutuhan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun, namun produksi komoditas itu di dalam negeri tidak dapat mengimbanginya., Dengan kebutuhan kedelai sekitar 2,4 juta ton per tahun, ternyata produksi dalam negeri tak lebih dari 1 juta ton. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi kedelai tahun 2012 sebanyak 843.153 ton, tahun 2013 turun menjadi 779.992 ton dan tahun 2014 naik lagi menjadi 953.956 ton.
"Untuk mencukupinya masih harus impor. Produksi kedelai dalam negeri terus menurun secara tajam sejalan dengan penurunan areal tanam," katanya.
Rofi menyatakan setiap tahun industri tahu-tempe membutuhkan 1,85 juta ton kedelai, industri kecap dan tauco sekitar 325.220 ton, benih 25.843 ton dan untuk pakan sekitar 8.319 ton.
Oleh karena itu, menurut dia, Kementerian Pertanian harus melakukan kerja kolektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat merealisasikan pencapaian target swasembada kedelai tahun 2017.
"Diantaranya memastikan harga produksi di tingkat petani yang kompetitif, ekstensifikasi lahan dan penerapan teknologi baru," katanya.
BPK: 2014 Indonesai Gagal Swasembada Kedelai
Kementerian Pertanian diminta memperhatikan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan kementerian tersebut gagal mencapai target swasembada kedelai pada 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
1 hari yang lalu
Bank BJB (BJBR) Bicara Dividen dan Strategi Anorganik
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
5 jam yang lalu