Bisnis.com, DENPASAR--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menyatakan seluruh kegiatan rapat pemerintahan wajib dilaksanakan dengan optimal dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintahan.
Yuddy menyatakan kebijakan pemerintah mengenai pelarangan rapat di hotel ini juga tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pariwisata di Bali.
Sedangkan untuk kegiatan dengan pihak ketiga seperti seminar atau sosialisasi boleh dilaksanakan di tempat-tempat lain asalkan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran atau tidak boleh boros.
"Kebijakan pemerintah tentang pelarangan rapat di hotel itu memang bertujuan untuk tidak menggunakan uang pemerintah secara berlebihan dan kebijakan tersebut sudah memperlihatkan hasilnya," paparnya usai bertemu Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Senin (23/3/2015).
Dia menambahkan, dalam dua bulan sejak kebijakan tersebut diterbitkan yakni November dan Desember saja sudah berhasil menghemat uang pemerintah sebesar Rp5,122 triliun.
"Penghematan ini dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah yang punya nilai guna untuk pembangunan yang lebih besar. Misalnya untuk menambah distribusi kartu Indonesia sehat," lanjutnya.
Terkait Bali, Yuddy menyatakan kebijakan pemerintah mengenai pelarangan rapat di hotel ini juga tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pariwisata di Bali.
"Bali ini sudah memiliki potensi wisata yang berbagai macam sebelum Bali mengenal MICE," cetusnya.
Menurutnya, hotel-hotel di Bali benar-benar tumbuh karena potensi wisata dan keindahan alam Bali itu sendiri. Bahkan di Bali ini hampir tidak ada keluhan adanya pengaruh kebijakan pemerintah mengenai pelarangan rapat di hotel tersebut.
"Jangan khawatir, sekalipun pemerintah mengambil kebijakan untuk kepentingan disiplin internalnya seperti tidak rapat-rapat di hotel, tetapi pemerintah melakukan langkah lain untuk meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara untuk meningkatkan kegiatan di perhotelan," imbuhnya.
