Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Surabaya Diminta Moratorium Hotel Baru

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur berencana mengajukan usulan moratorium pembangunan hotel kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Bisnis.com, SURABAYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur berencana mengajukan usulan moratorium pembangunan hotel kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Ketua PHRI Jawa Timur M. Sholeh mengatakan usulan moratorium tersebut rencananya dilakukan dalam waktu minggu ini. Usulan tersebut dilakukan mengingat kinerja perhotelan yang semakin merosot tahun ini.

"PHRI akan minta moratorium bagi pembangunan hotel-hotel baru sambil menunggu hotel-hotel lama untuk berbenah agar tetap bisa bertahan," katanya di Surabaya, Senin (19/3/2015).

Sholeh menjelaskan moratorium tersebut menjadi kesempatan bagi hotel lama yang sulit berkembang, apalagi jika hotel tersebut merupakan usaha pribadi yang bakal kesulitan modal untuk membenahi manajemen, apalagi renovasi.

"Hal itu perlu dilakukan agar pengusaha hotel yang sudah ada dapat bersaing dengan sehat, karena keberadaan hotel di Surabaya sudah terlalu banyak dan tidak merata pembangunanya," imbuhnya.

Diketahui kinerja perhotelan di Jawa Timur sepanjang Januari-Februari 2015 merosot tajam dengan tingkat okupansi yang hanya mencapai 35%-40%. Padahal keuntungan bisnis hotel bisa tercapai dengan pencapaian okupansi minimal 50%.

Kondisi tersebut membuat pengusaha mengalami penurunan laba, ditambah adanya faktor biaya operasional yang semakin tinggi karena upah karyawan, biaya listrik, gas, BBM dan biaya transportasi, serta adanya larangan rapat di hotel bagi PNS.

Akibat kondisi itu, pengusaha hotel di Jawa Timur akhirnya memangkas sekitar 50.000 karyawannya sejak Desember 2014-Februari 2015.

Sementara itu, menurut Corporate PR Dafam Hotels Ninik Haryanti, moratorium tersebut bisa menjadi solusi sesaat selama hotel-hotel di Surabaya melakukan perbaikan. Namun, jika pemerintah tetap memberikan izin pembangunan hotel, diharapkan pemerintah bisa menyeimbangkan kebijakan.

"Misalnya pembangunan hotel baru tetap diberikan izin tetapi kebijakan rapat PNS di hotel dikembalikan, karena selama ini 50% pendapatan hotel diperoleh dari pemerintah," ujarnya.

Dafam Hotels merupakan operator hotel yang berbasis di Semarang dan mulai masuk pasar Surabaya dengan mengoperasikan apartemen Gunawangsa MERR tahun ini. Bahkan pada 2016 berencana kembali untuk mengoperasikan hotel baru di Surabaya yakni Dafam Hotels Kayun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Peni Widarti
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper