Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Banyak Penangkapan Ilegal, Nelayan Bitung Minta KKP Awasi Perbatasan

Nelayan di Bitung meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengawasi wilayah perbatasan untuk mencegah terjadinya illegal fishing.
Farodilah Muqoddam
Farodilah Muqoddam - Bisnis.com 25 Februari 2015  |  07:16 WIB
Banyak Penangkapan Ilegal, Nelayan Bitung Minta KKP Awasi Perbatasan
Nelayan mengankut ikan hasil tangkapan. - Bisnis

Bisnis.com, MANADO - Nelayan di Bitung meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengawasi wilayah perbatasan untuk mencegah terjadinya illegal fishing.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bitung Iten Kojongian mengatakan keberadaan pengawas di wilayah perbatasan dapat secara efektif mencegah penjualan ikan secara ilegal ke pasar internasional. Di antara wilayah yang dinilai perlu dipantau secara seksama adalah perbatasan Indonesia dengan Filipina.

“KKP bisa mengkoordinasikan pengawas dari pelabuhan perikanan, Polair, dan TNI Angkatan Laut,” katanya Selasa (24/2/2015).

Iten meyakini penempatan pengawas di kawasan perbatasan tersebut lebih efektif mencegah illegal fishing jika dibandingkan dengan penempatan pengawas independen di kapal-kapal nelayan. Pasalnya, para pengawas di kawasan perbatasan dapat memantau setiap kapal yang berlalu-lalang di wilayah pulau-pulau terluar.

Selain itu, jumlah tenaga pengawas yang dibutuhkan untuk memantau wilayah perbatasan juga tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan menempatkan pengawas di kapal nelayan.

“Pengawas independen yang tersedia tidak akan cukup, karena kapal di Bitung saja mencapai lebih dari 1.400 unit,” ujarnya.

Iten mengapresiasi langkah KKP yang berupaya memberantas praktik illegal fishing secara serius melalui berbagai aturan yang dibuat. Iten juga menyambut baik rencana KKP untuk memperlunak aturan yang termuat dalam Permen KKP No.57/2014 terutama yang menyangkut larangan alih muatan kapal (transshipmet).

Dalam surat edaran Menteri KKP yang akan dirilis pada pekan terakhir Februari 2015, kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti tersebut memberikan kelonggaran untuk praktik alih muat kapal dengan sejumlah syarat.

Setiap kapal tangkap dan angkut perikanan yang akan beroperasi harus menempatkan pengawas independen yang akan melaporkan apakah terjadi illegal fishing atau tidak. Pelonggaran aturan ini berlaku bagi kapal berbendera Indonesia berkapasitas di atas 30 GT yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dan laut kepas.

Sejauh ini, KKP telah menyiapkan 403 pengawas, yang akan ditambah 150 orang pada tahun ini.

“Kami menyambut baik pelonggaran ini, asalkan kapal dapat segera berlayar,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transhipment bitung

Sumber : Bisnis Indonesia edisi 25/2/2015

Editor : Setyardi Widodo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top