Bisnis.com, JAKARTA -- Pihak swasta diminta turut mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) agar ikkut bertanggung jawab atas kejadian yang selalu terjadi pada setiap tahun itu.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan kerjasama dengan pihak swasta diharapkan dapat menihilkan kebakaran skala besar pada tahun ini, sesuai target yang sudah ditegaskan Presiden Joko Widodo.
"Kami saat ini balap-balapan di lapangan, makanya kami libatkan swasta untuk ikut bertanggung jawab. Bukan hanya di dalam areal kerjanya, tapi juga di sekitarnya," katanya, seperti dikutip Bisnis, (16/2/2015).
Oktober lalu, audit yang dilakukan tim gabungan menyatakan 12 perusahaan kehutanan dan 5 perusahaan perkebunan di Riau terpantau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Hasil audit itu juga menyatakan Pemda setempat tidak menyediakan dukungan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) ditenggarai terbatasnya dana.
Oleh karena itu, Siti meminta perusahaan swasta untuk menyekat kanal gambut yang memiliki lebar lebuh dari 16 meter. Hal itu bertujuan untuk mencegah pengeringan gambut yang berakibat pada meningkatnya potensi kebakaran.
Perusahaan juga diminta untuk segera menyelesaikan persoalan perambahan oleh masyarakat salah satunya dengan menjalin kemitraan. Menurutnya, perambahan yang tidak dicari solusinya bisa memicu kebakaran.
"Kami juga mengajak perusahaan swasta untuk berpatroli secara intensif. Jadi api sekecil apapun bisa langsung dikendalikan," katanya.
Saat ini, lima provinsi yang menjadi prioritas pengendalian kebakaran hutan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Adapun, sejumlah titik api sudah terpantau muncul saat ini. Di Riau saja, kebakaran sudah melahap 205 ha sepanjang Januari-pertengahan Februari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
