Bisnis.com, JAKARTA—Terlepas dari adanya kesepakatan kerja sama ekonomi antara RI-Jepang atau tidak, ke depannya investasi dari Negeri Sakura diharapkan selalu menggandeng mitra lokal.
Direktur Kerja sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional Kementerian Perindustrian Restu Yuni Widayati menyatakan ini bertujuan untuk memperdalam struktur industri penunjang. Produksi barang juga harus didorong ekspor bukan cuma suplai pasar domestik.
Kemenperin menyatakan sejak 2008 - 2012 impor dari Negeri Sakura tumbuh sekitar 50% per tahun. Tapi penjualan ke negara itu alias ekspor cuma meningkat 6% per tahun. Badan Pusat Statistik mencatat perdagangan nonmigas RI - Jepang defisit US$2,37 miliar pada tahun lalu.
Pada sisi lain pemanfaatan preferential tariff (berdasarkan surat keterangan asal/SKA) dalam mekanisme IJEPA juga relatif rendah. Pada 2008, SKA yang memanfaatkan IJEPA hanya 15,25% terhadap total ekspor manufaktur nasional. Berurutan pada 2009, 2010, dan 2011, SKA berbasis IJEPA 28,16%, 21,30%, dan 27,63%.
"Yang sangat kami rasakan lemah itu perdagangan barang, kalau jasa belum terlihat. Sejauh ini kami masih tunggu info general review dari Kemendag, harus mereka yang memulai sedangkan kami hanya bisa mengusulkan," ujar Restu kepada Bisnis, Senin (9/2/2015).
Oleh karena itu perlu ditelaah ulang secara mendetil dari setiap ayat yang terdapat dalam IJEPA. Apabila general review benar-benar terjadi maka jajaran tim perunding RI harus diperkuat para ahli hukum yang memiliki kapabilitas khusus di bidang ekonomi.
Indonesia harus mengupas detil setiap ayat yang disepakati dalam IJEPA. Apa yang disetujui harus betul-betul bernafas kemitraan ekonomi. Jangan sampai ternyata semata FTA yang dibungkus apik menyerupai kerja sama ekonomi.
Dia mengaku sejauh ini Kemenperin belum menyerahkan secara resmi dan tertulis kerangka besar general review IJEPA. Tapi yang pasti Perindustrian menginginkan kemitraan ini dapat menciptakan capacity building bagi industri nasional.
