Bisnis.com, JAKARTA—Komisi V DPR mendesak pemerintah mempertimbangkan rencana penggabungan paket pengerjaan proyek konstruksi ke dalam paket besar karena dinilai bertentangan dengan visi ekonomi kerakyatan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Lasarus mengatakan pihaknya berharap pemerintah tidak melanjutkan kebijakan tersebut karena dinilai sangat merugikan pihak kontraktor kecil-menengah di daerah.
“Ini bukan sekadar pembangunan jalan yang bagus, tetapi juga harus bisa menghidupkan ekonomi daerah yang salah satu motornya adalah kontraktor daerah” katanya setelah mengikuti rapat dengar pendapat bersama jajaran ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (4/2).
Menurutnya, bila kebijakan tersebut dilanjutkan, aspek pemerataan pembangunan tidak dapat tercapai.
Pemaketan proyek ke dalam paket besar hanya memberi peluang yang lebih besar kepada pengusaha konstruksi skala besar yang jumlahnya hanya sekitar 1% dari total jumlah kontraktor yang ada di Indonesia.
Pihaknya berharap seluruh kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dapat diakses semua pihak semaksimal mungkin. Pemaketan besar justru mengurangi peluang bagi kontraktor kecil daerah dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
Lasarus mengatakan kebijakan penggabungan paket ke dalam paket-paket besar bertentangan dengan kesepakatan yang telah diambil bersama antara DPR dan Pemerintah sebelumnya.
Menurutnya, pertimbangan pemerintah untuk mengefisienkan anggaran dan proses kontruksi tidak tepat.
“Perencanaan dan seluruh studi, nilai dan jumlah paket sebanyak itu kan semuanya dilakukan kementerian PU sebelum itu disepakati bersama DPR, jadi mestinya sudah dipertimbangkan. Justru kita curiga, kalau itu terjadi PU hanya beri peluang kepada kontraktor besar saja,” katanya.
Lasarus mengatakan, pihaknya menilai rencana efisiensi yang digagas pemerintah justru tidak tercapai dengan strategi pemaketan besar. Kerja sama antara kontraktor besar dengan pihak daerah sebagai sub-kontraktor juga dinilai justru memberi cela bagi inefisiensi anggaran.
“Nanti pasti ada proses ambil untung ketika mereka berikan ke sub-kontraktor. Ini kan pasti ada pengurangan biaya untuk pengerjaan satuan fisiknya di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Gapensi Andi Rukmana sebelumnya mengatakan bahwa pemaketan besar memang dibutuhkan bila mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemeritah.
“Kalau pemaketannya masih seperti tahun kemarin, Gapensi meyakini tidak mungkin bisa diserap dengan anggaran yang ada,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (3/2).
Meski begitu, menurutnya strategi pemaketan besar ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengusaha konstruksi kecil-menengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
