Bisnis.com, JAKARTA--PKS meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar preseden naiknya harga barang-barang pokok tidak terulang.
"Kebijakan penaikan dan penurunan BBM membuktikan jika kebijakan Presiden tidak dibuat dengan matang," ungkap Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam raker FPKS, Sabtu (31/1/2015).
Seperti diketahui, pada 18 November 2014 pemerintah memutuskan untuk melepaskan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai harga pasar, hanya solar yang masih dikenakan subsidi tetap.
Langkah itu hanya berselang 10 hari dari pertemuan Organisasi Eksportir Minyak Mentah Dunia (OPEC) pada 28 November 2014 yang membuat harga minyak langsung merosot ke level di bawah US$50 per barel.
Implikasinya, pada 1 Januari 2015 dan 19 Januari 2015 pemerintah turut menyesuaikan harga pasar yang berakibat turunnya harga BBM bersubsidi ke level semula.
"Tapi, harga-harga kebutuhan pokok terlanjur tidak bisa dikontrol," tambah Jazuli.
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
BBM
.jpeg?w=277)
