Bisnis.com, SURABAYA - Kendati semakin banyak kendala yang dihadapi industri perhotelan untuk memenuhi target okupansi, pengusaha hotel Jawa Timur tahun ini akan mengejar pasar di segmen korporasi.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur M. Sholeh mengatakan tahun ini bakal menjadi tahun yang sulit bagi pengusaha hotel untuk bertahan. Pasalnya, pemerintah telah membuat larangan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil (PNS) di akhir 2014 sehingga pengusaha kehilangan pasar terbesar selama ini.
"Sekarang ini malah ketambahan adanya pembekuan beberapa rute penerbangan dan kebijakan tentang tidak ada lagi tarif penerbangan yang murah. Terkait itu, kami akan konsentrasi menggaet korporat dan perusahaan swasta agar mereka mau menggunakan paket ruang meeting dan room," ujarnya di Surabaya, Selasa (13/1/2015).
Dia menjelaskan, terkait harga tiket pesawat yang diperkirakan sulit dijangkau masyarakat luas, pengusaha hotel Jatim akhirnya akan konsentrasi ke pasar domestik terdekat.
"Itu pun kalau kondisi pasar domestik yang tingkat perekonimiannya rendah masih mampu menginap di hotel, tapi kami masih optimistis lah dari sisa masyarakat yang ada," imbuhnya.
Selain kendala tersebut, lanjut Sholeh, tahun ini juga bakal ada kenaikan tarif dasar listrik yang bertahap serta ada kenaikan harga gas elpiji yang dapat mempengaruhi biaya operasional restoran di hotel tersebut.
Menurutnya, pengusaha hotel sementara ini akan melakukan efisiensi sumber daya manusia dan meniadakan fasilitas kitchen atau food and beverage seperti halnya hotel budget yang kebanyakan menjual kamar saja.
"Operasional kitchen selama ini menghabiskan 15% dari keselruhan operasional. Kalau efisiensi pelayanan room, benar-benar tidak bisa dikurangi," imbuh Sholeh.
Sholeh menambahkan, tingkat hunian atau okupansi hotel di Jawa Timur pada awal tahun biasanya hanya mampu tercapai 60%. Pada Februari, umumnya sudah mulai tumbuh karena ada anggaran dari pemerintah yang cair.
Namun, untuk tahun ini pengelola hotel pun belum berani menentukan target okupansi akibat kendala-kendala tersebut.
"Karena ada larangan rapat PNS di hotel itu, jadi tidak ada yang bisa diandalkan. Kami hanya bisa mengharapkan korporat yang mau menggelar kegiatan rapat umum pemegang saham (RUPS). Sedangkan musim libur, ya menunggu pertengahan tahun ada libur lebaran, itu pun potensi hotel di kawasan pariwisata," imbuhnya.
Sementara itu, PR Manager Singgasana Hotel Surabaya W. Virtaloka mengatakan, dalam mencapai target okupansi 75% di tengah masalah kebijakan pemerintah tersebut, pihaknya gencar menggaet pasar asing.
"Larangan pemerintah itu memang ada imbasnya, tapi kami punya segmen lain yang bisa dikejar selain korporat, yakni tamu luar negeri seperti orang Eropa yang mau berlibur ke Bromo dan wisata lainnya, karena mereka liburnya tidak pada saat musim libur sekolah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
