Bisnis.com, JAKARTA -- Maskapai penerbangan meminta pemerintah segera mengabulkan permintaan insentif fiskal agar industri tersebut siap berkompetisi dalam Asean Open Sky 2015.
Ketua the Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Muhammad Arif Wibowo menginginkan usulan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat dan peniadaan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa (leasing) pesawat.
Menurutnya, industri di Tanah Air menginginkan dukungan pemerintah sebagaimana dilakukan oleh otoritas di negara-negara tetangga. Di negeri jiran, pungutan itu tidak dikutip dari maskapai penerbangan.
"Tentu kami menginginkan industri yang kompetitif, setara dengan negara lain di Asena. Ini kan dalam rangka Open Sky," kata Arif seusai rapat di Kementerian Keuangan, Selasa (25/11/2014) malam.
Selain insentif fiskal, pelaku usaha meminta pemerintah segera mencari jalan keluar atas mahalnya harga avtur. Harga avtur di Indonesia membubung hingga 97 sen dolar per liter, 12% lebih mahal ketimbang harga di Singapura. Bahkan di Papua, harga avtur mencapai 115 sen dolar per liter.
Dunia usaha, kata Arif, memahami permasalahan yang melingkupi Pertamina -- satu-satunya operator penjual avtur -- menyangkut distribusi yang lebih rumit dari negara tetangga. Namun, Direktur Utama PT Citilink Indonesia ini menginginkan harga avtur di Tanah Air tidak berselisih jauh dengan harga produk serupa di kawasan.
Dalam sepekan ke depan, INACA dan pemerintah akan kembali menggelar rapat untuk merumuskan fasilitas fiskal dan nonfiskal yang patut diberikan kepada maskapai penerbangan.
"INACA tidak minta ada proyeksi. INACA ingin same level playing field, sama dengan negara lain," sambung Ketua Dewan Pembina INACA yang juga Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Emirsyah Satar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memberi isyarat akan mengabulkan permintaan INACA.
"Kami punya semangat untuk menyelamatkan industri penerbangan. Nanti kami cari solusinya. Pajak nanti kami bereskan," ujarnya.
