Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Presiden Jokowi Minta PT Petral "Diusut"

Perusahaan perdagangan minyak yang sahamnya dikuasai oleh perusahaan pelat merah Pertamina itu diduga menjadi biang keruwetan persoalan migas di tanah air selama ini.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 19 November 2014  |  12:20 WIB
Presiden Jokowi Minta PT Petral "Diusut"
Ilustrasi - forbumn.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk mereview keberadaan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang berdomisili di Singapura.

Perusahaan perdagangan minyak yang sahamnya dikuasai oleh perusahaan pelat merah Pertamina itu diduga menjadi biang keruwetan persoalan migas di tanah air selama ini.

Menteri ESDM Sudirman Said segera menindaklanjuti arahan presiden tersebut dengan mengirimkan tim reformasi tata kelola migas yang dipimpin oleh Faisal Basri pada pekan depan.

"Barangkali pekan depan akan berangkat ke Singapur akan berdiskusi dengan manajemen Pertamina. Pekan depan juga saya dan Bu Rini akan menerima laporan awal. Sesudah itu akan kita tetapkan langkah berikutnya apa," ujar Said di Kantor Presiden, Rabu (19/11/2014).

Presiden memberi perhatian khusus atas keberadaan Petral di Singapura tersebut dengan menanyakan latar belakang, peran, kedudukan dan sebagainya kepada Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini M Soemarno.

Review oleh tim reformasi tata kelola migas bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengelolaan Petral dilakukan secara transparan, akuntabal dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa.

"Kalau ada tanda tanda bahwa Petral ini tidak berfungsi sebagaimana tersebut di atas maka dibuka kemungkinan atau silakan dipertimbangkan kalau emang mesti ditutup ya ditutup. Tapi terlebih dahulu dilakukan review," jelas Said.

Faisal Basri dan kawan-kawan yang bertugas mereview Petral dipersilakan melakukan kunjungan ke Petral bersama Direksi Pertamina dan manajemen Petral. Pemerintah memberi waktu enam bulan untuk melakukan review tersebut.

"Tergantung temuan awal, tapi masa kerjanya tim reformasi itu enam bulan jadi cukup waktu leluasa. Dan kita belum tahu seberapa komplek isunya jadi kita memberi kesempatan Pak Faisal dan teman-teman melaksanakan tugas," ujar Said.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mafia migas Petral
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top