Bisnis.com, PADANG—Manajemen Ibis Hotel Padang memperkirakan penurunan tingkat hunian atau okupansi hotel tersebut bisa turun mencapai setengahnya, jika pemerintah daerah Sumbar menerapkan himbauan aparat negara tidak menggelar rapat dan pertemuan di hotel.
General Manajer Ibis Hotel Padang Jamal Muhammad menyebutkan sekitar 50% pasar hotel tersebut adalah kegiatan rapat, pertemuan, dan sejumlah agenda yang digelar aparat pemerintah atau PNS.
“Industri hotel jelas sangat terpukul. Karena setengah dari pasar kami adalah pemerintah. Saya kira hotel-hotel lainnya juga begitu,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (11/11/2014).
Dia meminta rencana pemerintah untuk mengefisienkan anggaran daerah dengan cara menghentikan kegiatan-kegiatan di hotel dibatalkan, dengan alasan kebijakan itu “membunuh” industri perhotelan.
Menurutnya, tidak masalah dilakukan efisiensi, namun penerapannya dilakukan bertahap, sehingga pengelola hotel memiliki kesempatan untuk menyiapkan diri menggarap pasar lainnya.
Jamal mengungkapkan tingkat hunian hotel sampai saat ini cukup terjaga di kisaran 60%, namun dia mengakui terjadi penurunan kunjungan yang disebabkan minimnya kegiatan pemerintah dan swasta.
Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran berpendapat, jika kebijakan itu diterapkan tanpa adanya pengecualian akan berdampak terhadap anjloknya industri perhotelan.
“Saya kira tidak hanya di Sumbar, seluruh Indonesia akan mengalami dampaknya. Sehingga sebelum kebijakan itu dilaksanakan perlu dikaji lagi dampak turunannya,” katanya.
