Bisnis.com, PADANG—Keluarnya edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar pemda tidak menggelar rapat di hotel untuk mengefisiensikan anggaran, membuat pengelola hotel meradang.
Namun, General Manager Mercure Hotel Padang Dodit Hapsono justru menilai kebijakan tersebut adalah cambuk bagi pengelola hotel untuk lebih kreatif menyasar pasar yang lebih segmented.
“Dampaknya tentu ada, tetapi saya kira pengelola hotel harus lebih kreatif lagi menyasar pasar yang lain, seperti sektor pariwisata yang belum tergarap maksimal,” katanya, Selasa (11/11/2014).
Dia menyebutkan sektor pariwisata mestinya menjadi andalan Sumbar untuk menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan okupansi hotel. Untuk itu, diperlukan stimulus pemerintah mendukung program-program promosi wisata secara masif dan pembenahanan infrastruktur di kawasan wisata.
Dodit mengatakan kontribusi pemerintah terhadap okupansi hotel yang dikelolanya berkisar 20%. Kontribusi yang paling besar adalah sektor korporasi yang mencapai 50% dan konsumen individual.
Menurutnya, meski sudah ada edaran tersebut, dia meyakini tidak semua kegiatan pemerintah bisa dialihkan dari hotel, karena untuk kegiatan skala besar seperti ekspo dan pertemuan yang membutuhkan ruangan besar tetap memerlukan ketersediaan hotel.
