Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat merencanakan pembangunan palabuhan Teluk Tapang, Pasaman Barat sebagai pelabuhan agroport, yang menopang industri peternakan di daerah itu.
Erinaldi, Kepala Dinas Peternakan Sumbar menyebutkan pemerintah setempat sudah menyiapkan lahan seluas 2.000 hektar bekas proyek ADB tahun 1980-an yang berstatus milik negara.
“Kami rencanakan bangun agroport di situ. Lahannya sudah ada, itu akan mendukung pengembangan peternakan nantinya,” katanya kepada Bisnis.com, Kamis (6/11/2014).
Dia menyebutkan Pemprov Sumbar tengah menjalin kerjasama impor sapi dengan pemerintah Afrika Selatan. Direncanakan, dalam rentang 15 tahun dilakukan impor sebanyak 4 juta ekor.
Menurutnya, kerjasama itu atas inisiasi Persatuan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Sumbar dengan PT Kendimas Satria Nusantara, anak usaha kelompok Sampoerna untuk menyuplai kebutuhan sapi di Sumbar.
Dalam praktiknya, Sumbar akan dijadikan basecamp untuk pengembangan sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging di Sumbar dan sejumlah provinsi di kawasan itu, seperti Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.
Ditargetkan 4 juta ekor sapi yang didatangkan dari Afrika Selatan dalam rentang 15 tahun itu mampu menjamin ketersediaan daging, sehingga kebutuhan 30 tahun ke depan bisa diprediksi.
“Sistemnya berkelanjutan, sapi-sapi itu akan dikerjasamakan peternakannya ke kelompok peternak, sehingga setelah ini tidak ada lagi impor. Kebutuhan sapi dalam negeri bisa dipenuhi sendiri,” katanya.
Erinaldi menyebutkan untuk tahap pertama, sebanyak 3.000 ekor sapi akan datang ke Sumbar melalui pelabuhan Teluk Bayur. Setelahnya, impor itu dilakukan bertahap, sesuai kebutuhan daging dan areal peternakan di Sumbar, dan dialihkan ke pelabuhan Teluk Tapang.
Sebelumnya, Sumbar sempat melakukan pembelian sapi dari Australia. Namun, harga di Afsel dinilai lebih murah 60%, sehingga impor dialihkan ke negara paling selatan di benua hitam itu.
Selain harga, peralihan itu juga didukung perubahan regulasi impor sapi secara nasional. Sebelumnya penetapan sapi yang bisa diimpor harus lolos penyakit hewan secara keseluruhan di satu negara.
Namun aturan itu diganti dengan sistem koloni. Artinya penetapan sapi yang bebas penyakit tidak lagi secara keseluruhan satu negara, tetapi cukup satu daerah saja.
“Jadi meski secara keseluruhan Afrika masih ada yang tidak steril, namun ada daerah tertentu sapinya sudah steril, kita bekerjasama dengan daerah tersebut,” ujarnya.
