Bisnis.com, JAKARTA- Sekolah penerbang terbebani biaya bea masuk impor pesawat latih yang tergolong barang mewah, sementara pesawat komersial tidak dikenakan bea masuk.
Omar Slamet, Komisaris Indonesia International Fliying School (IIFA) mengeluhkan pembebanan bea masuk impor pesawat yang tergolong barang mewah sebesar 67% dari harga pesawat tersebut. Hal ini menurutnya sangat memberatkan pengelola sekolah penerbang.
“Berbeda dengan impor pesawat untuk tujuan komersial entah itu penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal, justru dibebaskan dari bea masuk. Padahal pesawat-pesawat itu untuk tujuan komersial,” katanya, Rabu (5/11/2014).
Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan keringanan fiskal bagi sekolah penerbang. Menurutnya, jika keringanan fiskal itu bisa tercapai, maka sekolah penerbang mampu berkembang dengan baik dan menghasilkan tenaga pilot yang berkualitas.
Sekolah penerbang yang berlokasi di Sumenep, Madura, Jawa Timur itu, setiap tahun meluluskan sebanyak 36 siswa penerbang, dengan perincian satu batch diikuti oleh sembilan siswa. Mereka akan menempuh minimal 125 jam terbang selama masa pendidikan menggunakan pesawat Cesna 172.
“Rencananya di kuartal I 2015, kami akan mendatangkan dua pesawat bermesin ganda jenis Pipper,” ucapnya.
Terkait pembiayaan pendidkian, IIFA, menurutnya, melakukan pendekatan terhadap pemerintah daerah untuk membiayai pendidikan pilot para putra daerah. Pasalnya, Biaya pendidikan yang dianggap mahal menjadi kendala untuk mencetak tenaga penerbang.
Komisaris Indonesia International Flight Academy (IIFA) Capt. Omar Slamet mengatakan sejauh ini pihaknya telah menjalin komitmen dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang turut membiayai biaya pendidikan siswa asal provinsi itu pada IIFA.
“Tenaga pilot di sana sangat dibutuhkan sehingga pemerintah daerah pun mau membiayai secara penuh bagi beberapa siswa asal daerah tersebut,” katanya.
Selain Pemprov Papua, pihaknya juga menjalin komitmen dengan Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mau memberikan kemudahan pinjaman bagi para siswa penerbang IIFA selama dua tahun sehingga lulusan sekolah tersebut memiliki sertifikat penerbang dengan kualifikasi fix engine.
Untuk menyelesaikan pendidikan penerbang di IIFA, setiap siswa dikenakan biaya sebesar Rp700 juta dengan persentase 30% berasal dari siswa saat pendaftaran, dan sisanya berasal dari pinjaman yang berasal dari tiga bank, seperti BNI Syariah serta Bank NTT.
Kepala Seksi Penangguhan Bea Masuk Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Denny Bernhard Parulian menjelaskan fasilitas bebas fiskal bagi pesawat bisa diperoleh melalui dua skema impor yakni impor umum serta impor sementara.
Impor umum menurutnya berarti importir menyertakan dokumen transaksi jual-beli dan membayar bea masuk serta pajak impor. Akan tetapi bea masuk dan pajak impor tersebut bisa dibebaskan jika importir melampirkan rekomendasi dari pembina sektor.
“Kalau untuk sekolah penerbang, rekomendasi bisa diberikan oleh Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tujuan pendidikan,” ujarnya.
Sementara skema impor sementara fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak langsung dikenakan begitu barang tersebut didatangkan ke wilayah kepabeanan.
Syaratnya menurut Parulian, importir menyertakan dokumen kontrak penyewaan pesawat yang dibatasi maksimal tiga tahun. Setelah itu pesawat tersebut harus dikirim kembali ke negara asal, dan bisa didatangkan lagi.
“Jadi dua skema impor ini ada fasilitas pembebasan fiskalnya,” ujarnya.
