Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan Badan Koordinasi Penanaman Modal membangun pelayanan terpadu satu pintu atau yang one stop service perizinan investasi.
Hal itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan setelah blusukan ke kantor BKPM yang beralamat di Jl Gatot Subroto Jakarta, Selasa (28/10/2014).
"Kita ingin membangun one stop service untuk perizinan nasional, artinya orang mau investasi enggak harus ke kementerian satu, dua, tiga, BKPM.
Satu kementerian saja cukup, oleh sebab itu kita datang ke BKPM untuk memastikan pelayanan di sana seperti apa," kata Presiden.
Hasil blusukan inspeksi mendadak itu cukup memuaskan karena penampilan kantor sudah cukup bagus, perangkat dan sistem online diacungi jempol oleh Presiden.
Hanya ada satu catatan Jokowi yakni peningkatan kecepatan pelayanan.
Misalnya izin prinsip yang seharusnya cuma tiga hari tetapi dalam prakteknya hingga 12 hari.
Tapi menurut Presiden, itu bisa diperbaiki karena yang paling penting mengintegrasikan izin yang ada di kementerian ke dalam satu lokasi pelayanan di BKPM.
Jokowi menargetkan dalam waktu tiga sampai enam bulan sistem one stop service perizinan nasional harus jadi.
Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan serius dalam urusan perizinan ini.
"Saya beri target tiga sampai enam bulan harus jadi. Ini kita serius untuk urusi masalah izin mengizin, setelah ini rampung kita masuk ke daerah," ujar Presiden.
