Bisnis.com, JAKARTA -- Hingga pelantikan para menteri dan sidang kabinet pertama pemerintahan Joko Widodo, keberlanjutan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih belum jelas.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan akan mengkaji ulang semua program yang sudah dilakukan selama masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, termasuk MP3EI.
"Saya bahkan tidak tahu proyek MP3EI yang mana saja," ujarnya singkat sebelum melakukan serah terima jabatan di kantornya, Senin (27/10/2014).
Bahkan ketika diingatkan masih banyaknya target realisasi investasi yang dipatok pemerintah sebelumnya hingga akhir tahun ini, jawaban Sofyan tetap normatif, "akan melihat secara spesifik proyek-proyek yang ada."
Rilis data resmi KP3EI terkait realisasi investasi MP3EI hingga semester I/2014 senilai Rp25 trilun masih jauh dari total target pemerintah hingga akhir tahun ini senilai Rp586 triliun.
Walaupun hasil verifikasi KP3EI menyatakan sejumlah proyek tidak dapat dimulai pelaksanaannya pada 2014 senilai Rp117,5 triliun, realisasi semester I/2014 tetap hanya mencapai 5,3%.
Pada Agustus 2014, pemerintah telah menambah realisasi satu proyek lagi, yakni jalur kereta api lintas trans Sulawesi yang memprioritaskan ruas Makassar Pare-Pare dengan panjang 145 kilometer. Investasi tahap I atas proyek tersebut mencapai Rp9,65 triliun.
Dengan demikian, jika menggunakan hitungan awal sisa target, realisasi investasi awal tahun 2014 hingga Agustus baru 5,9% atau sekitar 7,4% dari target real hasil pemotongan.
Capaian ini masih menyisakan sekitar 131 proyek dengan total investasi Rp433,85 triliun yang harus dikejar hingga akhir tahun.
Sofyan mengatakan pada prinsipnya semua kebijakan pemerintahan lama tidak harus direvisi, tapi pemerintah baru akan melihat case by case terhadap proyek-proyek percepatan pembangunan melalui skema KP3EI.
Oleh karena itulah, sambungnya, akan ada pertemuan langsung pihaknya dengan para pejabat di tingkat Kemenko Perekonomian untuk membicarakan detil dari permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi.
Menurutnya, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, para menteri harus bekerja cepat khususnya penyelesaian troubleshoot dan birokrasi perizinan agar tidak menghambat investor yang pada gilirannya akan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
