Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang Program Prioritas MP3EI guna mengakomodasi perubahan posisi Pelabuhan Cilamaya, Karawang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana pemerintah menggeser lokasi pengganti Pelabuhan Cilamaya, Karawang, ke arah timur sudah akan berjalan dalam waktu dekat.
Pihaknya sudah membicarakan rencana tersebut bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.“Kami membahas lokasi pengganti Cilamaya,” katanya di Gedung Sate, Senin (13/4/2015).
Menurutnya, pergeseran lokasi pelabuhan akan berkaitan dengan perpres MP3EI bahwa Cimalaya termasuk salah satu proyek di dalamnya.
Namun, JK memastikan karena kebutuhan Jabar akan pelabuhan laut untuk industri sudah mendesak, Perpres tersebut bisa direvisi.
“[Revisi] itu mudah, buatan presiden bisa diubah hari ini, yang tidak bisa diubah presiden hanya quran, hadis dan injil,” katanya.
Perpres MP3EI yang diteken SBY bisa diubah oleh Presiden Joko Widodo karena menurutnya hanya persoalan administratif biasa.
Menurutnya, mulai pekan ini Kementerian Perhubungan akan kembali melakukan survey lokasi baru pengganti Cilamaya. Survei ini berbekal hasil kajian pemerintah terdahulu bahwa ada enam daerah yang bisa jadi pelabuhan khusus
JK menuturkan dari kajian yang ada enam lokasi pengganti Cilmaya masih bisa melayani kebutuhan arus barang dari industri yang ada dari Bekasi, Karawang hingga Subang.
Survei sendiri kemungkinan akan mengambil lokasi pengganti yang paling dekat dengan lokasi sebelumnya. “Hasil studinya nanti akan diumumkan, kalau diumumkan [lokasi] sekarang [harga tanah] akan naik disitu,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menambahkan rencana studi lokasi pelabuhan pengganti Cilamaya akan dimulai.
Pihaknya membeberkan kemungkinan lokasi akan berada diantara Subang hingga Indramayu. “Paling condong yang mana? Biar tim yang menilai. Kalau kami Subang Indramayu sama saja,” paparnya.
Menurutnya, pergeseran lokasi ke arah Subang atau Indramayu tetap tanpa hambatan lapangan terutama terkait ketersediaan lahan.
Setidaknya ada tiga persoalan yang akan dihadapi yakni terkait lahan Kementerian Kehutanan yang termasuk kawasan hutan lindung. “Ini mesti dicari penggantinya, perubahan kawasan lindung harus diganti,” katanya.
Menurutnya, dari pembicaraan dengan JK, lokasi yang tepat untuk Cilamaya masih dirahasiakan. Wagub Deddy mengatakan Wapres sudah meminta Pemprov Jabar untuk mempersiapkan perubahan RTRW jika hasil studi terkait lokasi penggantian selesai.
Menurutnya, pergeseran lokasi mau tidak mau harus diikuti dengan perubahan tata ruang di kawasan terpilih.
“Selanjutnya setelah RTRW berubah, Pemprov Jabar akan terlibat penuh mulai dari perencanaan hingga pembebasan lahan di lokasi. Kajian sejauh ini masih dari pusat. Pemprov diharapkan mengeluarkan regulasi RTRW lagi,” ujarnya.
DPRD Jabar sendiri meminta pembatalan rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya jangan sampai menghilangkan rencana pembangunan pelabuhan di Jawa Barat.
