Bisnis.com, JAKARTA -- Manuver mengerem belanja negara setiap tahun untuk menyiasati shortfall penerimaan pajak dinilai menurunkan kredibilitas pemerintah karena tidak mempunyai perencanaan yang matang.
Ekonom Bank Internasional Indonesia Juniman mengemukakan gambaran pelaksanaan APBN yang ideal adalah yang tetap sesuai dengan target, baik di sisi penerimaan maupun belanja negara.
Langkah menahan belanja memang tidak dilakukan secara sengaja oleh pemerintah, tetapi sebatas menoleransi penyerapan anggaran yang rendah. Namun, kata Juniman, langkah itu mendistorsi upaya maksimal pemerintah merealisasikan belanja sesuai rencana, yang akhirnya turut menekan pertumbuhan ekonomi.
"Ini akan memberi pesan ke pasar bahwa target yang ditetapkan pemerintah tidak terukur dan lama-lama ini dianggap sesuatu yang biasa," katanya, Rabu (8/10/2014).
Idealnya, lanjut Juniman, realisasi penerimaan pajak harus sesuai target agar belanja tidak dikorbankan. Jika pelemahan harga komoditas menjadi alasan ketidaksanggupan mengejar target, maka pemerintah harus mendiversifikasi sumber penerimaan ke sektor lain ketimbang terus mengandalkan sektor pertambangan dan perkebunan.
Juniman mencontohkan sektor properti dan sektor telekomunikasi yang mencetak pertumbuhan cepat setidaknya dalam 10 tahun terakhir, perlu digali lebih dalam.
"Harus dikaji apakah penghimpunan pajak dari kedua sektor itu selama ini sudah benar, apakah mereka sudah bayar pajak dengan benar," ujarnya.
