Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang berat soal sulitnya pendanaan perdagangan (trade financing) yang membuat industri kecil menengah (IKM) di Indonesia susah bertanding di pasar bebas dan bergabung dalam rantai suplai global.
Saat ini, pemerintah memiliki argumen baru bahwa masalah utama IKM di era perdagangan bebas bukan lagi kesulitan pembiayaan untuk memulai usaha baru atau memproduksi barang (production financing), tetapi pendanaan untuk memasarkan produk ke luar negeri.
“Masalahnya sekarang bukan lagi kesulitan pembiayaan produksi, tapi pembiayaan cross-country trade. Kita harus mencari sebuah solusi,” ujar Wamen Perdagangan Bayu Krisnamurthi dalam seminar Tantangan IKM untuk Mengakses Pasar Internasional Melalui Rantai Nilai Global di Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Salah satu solusi yang ditawarkan Kementerian Perdagangan adalah dengan menyelaraskan kerja sama antara industri skala kecil dan besar. Sebab, produk IKM berkualitas premium acapkali terkendala kapasitas dana untuk mengembangkan pengemasan, label, atau merek.
Padahal, menurut Bayu, untuk bertahan dalam pasar bebas internasional, suatu perusahaan tidak cukup hanya menjadi ‘yang terbaik’ tapi harus menjadi ‘satu-satunya’ dengan karakteristik yang dapat diunggulkan.
Di Indonesia, produk berkarakter premium layak ekspor justru lebih banyak dihasilkan IKM. Sayangnya, proporsinya tidak sampai 5% dari total produk yang diproduksi oleh seluruh industri yang ada di dalam negeri.
“Masalah muncul ketika produk IKM premium itu mau dipasarkan ke luar negeri. Mereka butuh dukungan pelayanan. Di sinilah kita tidak bisa lagi berbicara masalah IKM dengan dimensi konflik antara perusahaan besar dan kecil. Kita butuh keduanya. Kalau kita ingin menyokong IKM, mau tidak mau kita butuh perusahaan raksasa.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
