Bisnis.com, JAKARTA--Walaupun terdapat beberapa agenda yang belum dituntaskan oleh Kementerian Perumahan Rakyat menjelang tutup periode, isu backlog tetap menjadi obrolan yang paling hangat dibicarakan.
Seperti diketahui, istilah backlog atau kekurangan rumah mencuat ketika jumlahnya tembus mencapai angka fantastis 14 juta unit pada 2014.
Angka tersebut diperkirakan melonjak hingga 19 juta unit rumah pada tahun depan di 492 kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Kemenpera dianggap tidak berhasil dalam menangani kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menaggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria mengatakan jumlah backlog dipastikan bertambah tiap tahunnya dan tidak pula kunjung teratasi. Hal ini disebabkan pemerintah tidak memiliki data yang pasti terkait kurangnya jumlah rumah.
"Sejak 2004 Pemerintah mengklaim backlog sebesar 4 juta dan membengkak 10 juta hingga satu dekade, itu data dapatnya dr mana?," katanya.
Fuad mengklaim jumlah backlog tersebut hanya perkiraan dari Kemenpera yang tidak didasari pada suatu hasil studi. Maka dari itu, apa yang disebut backlog, hingga kini tidak diketahui sebarannya, kualitasnya dan kuantitasnya pada tiap kabupaten atau kota.
"Hingga kini belum pernah ada penjelasan dan kita tidak pernah tau penyebaran, jenis dan jumlah backlog di tiap wilayah. Lalu bagaimana bisa mengobati backlog kalau diagnosanya saja tidak akurat," tuturnya.
Menurutnya, Kemenpera harus menganggarkan dana khusus untuk melakukan survei. Survei yang dimaksudkan meliputi survei inventarisasi dan identifikasi masalah backlog database dalam menyediakan perumahan bagi MBR.
Rumah yang diklaim backlog, lanjut Fuad, harus jelas jenisnya apakah rumah komersil, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara.
Sementara itu, database survei diakui akan lebih bermanfaat daripada membangun rusun yang belum jelas peruntukannya.
"Dari database survei, akan muncul stimulus perencanaan tata ruang yang kemudian dimonitoring dan terakhir dievaluasi," katanya.
Dia berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat mengaplikasikan sistem tersebut.
