Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berharap besar pada presiden terpilih untuk melanjutkan proyek-proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.
Realisasi investasi semester I/2014 MP3EI senilai Rp25 triliun atau hanya sebesar 4,2% dari target 2014 senilai Rp586 triliun. Walaupun hasil verifikasi KP3EI menyatakan sejumlah proyek tidak dapat dimulai pelaksanaannya pada 2014 senilai Rp117,5 triliun, realisasi semester I/2014 tetap hanya mencapai 5,3%.
Dalam videoconference yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peresmian, groundbreaking, dan pelaporan proyek-proyek MP3EI, Jumat (5/9/2014), enam perwakilan gubernur dari enam koridor perekonomian secara bergantian selalu menyampaikan agar ada keberlanjutan dari program ini oleh presiden terpilih.
Mayoritas dari mereka menilai ada perbaikan dari sektor ekonomi dengan adanya penerapan program yang dimulai sejak 2011 ini walaupun hingga saat ini dinilai masih belum maksimal karena beberapa hambatan yang terjadi.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pelaksanaan MP3EI memang membutuhkan waktu yang lama sehingga keuntungan dari program tersebut tidak langsung dapat dinikmati langsung dalam waktu singkat.
"MP3Ei ini bukan resep yang cespleng, karena ini adalah proses, dibutuhkan waktu panjang dari mulai perencanaan, pembangunan, sampai selesainya pembangunan hasilnya itu baru akan dirasakan di tahun-tahun berikutnya," ujarnya seusai acara videoconference di JCC, Jumat (5/9).
Namun demikian, Chairul memastikan jika pertumbuhan ekonomi tinggi, merata, dan berkualitas karena dampak positif dari MP3EI, secara otomatis akan mengurangi kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja pun diyakini akan meningkat.
Berdasarkan data laporan tengah tahun 2014, sejak dicanangkannya program ini pada 2014 hingga semester I/2014, MP3EI mampu menyerap 7,25 juta orang. Dari total tenaga kerja tersbut, lulusan SMA/SMK menjadi pekerja terbanyak yakni sebanyak 2,89 juta orang, di susul lulusan SMP sebanyak 2,65 juta orang.
Menurutnya, proses tersebut yang harus terus dilanjutkan oleh pemerintah baru. Namun, Chairul tidak menampik adanya banyak hambat dalam realisasi proyek-proyek selama ini, terutama pembebasan lahan. Oleh karena itu lah, sejak Chairul menjabat sebagai Menko Perekonomian, dia selalu mendorong semua aparat pemerintahan pusat maupun daerah untuk berkoordinasi terkait eksekusi.
Oleh karena itu saya minta seluruh bupati walikota untuk pembebasan tanah ini bisa dilakukan dengan cepat. Ada masalah juga di pemerintah pusat, lambatnya koordiansi antar kementerian, proses perizinan yg berlarut-larut. Makanya, saya minta untuk koordinasi kementrian untuk bersatu, tutur dia.
Seperti yang diketahui, salah satu proyek yang terhambat yakni pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah yang hingga saat ini masih terkendala masalah pembebasan lahan.
Dalam kesempatan yang sama, saat dimintai keterangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan jika memang masyarakat tidak bisa melepaskan lahan, pemerintah bersepakat akan mencari tempat baru seperti yang sudah diwacanakan Menko Perekonomian sebelumnya.
Apakah harus kita paksa? Nanti kalo kita paksa melanggar HAM. Tempatnya ya rahasia dong, nanti kalau disebutkan, makelar tanah jualan semua, tegas dia.
Gubernur yang berasal dari partai pendukung presiden terpilih ini mengatakan pemerintah selanjutnya memang sudah seharusnya mendorong dan melanjutkan program MP3EI ini. Ini kebutuhan kok biar ada pemerataan juga antara Jawa dengan pulau-pulau lain yang masih tertinggal.
