Bisnis.com, BANDUNG - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Barat mendesak pemerintah mengoptimalkan kembali dua lembaga yang saat ini memiliki mengurus persoalan maritime, yakni Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).
Ketua HNSI Jabar Ono Surono mengatakan kedua lembaga ini yang selama ini masih di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus diubah menjadi di bawah presiden, dengan tugas dan fungsi yang jelas dan tegas.
“Dekin harus diubah menjadi Dewan Maritim Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat roadmap atau masterplan pembangunan maritim Indonesia, melaksanakan fungsi komunikasi dan koordinasi antarlembaga pemerintah dan rakyat,” katanya kepada Bisnis.com, Rabu (13/8/2014).
Menurutnya, Dewan Maritim Ini harus terstruktur sampai tingkat kabupaten/kota sesuai dengan wewenang pengelolaan wilayah laut.
Adapun Bakorkamla yang selama ini belum mempunyai tugas dan fungsi yang jelas dan tegas, harus berubah menjadi Badan Keamanan Maritim Indonesia.
Dengan demikian, mereka mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan sumber daya maritim, pengawasan dan penindakan hukum, serta pembinaan yang mengedepankan tindakan preventif dan edukatif kepada nelayan tradisional Indonesia.
“BKMI terdiri dari unsur TNI AL, Polri, KKP, Kemenhub, jaksa, serta dapat dilibatkan wakil dari nelayan,” ujarnya.
Dengan optimalisasi dua lembaga tersebut disertai program-program yang terlahir dari lapangan dan APBN yang cukup, maka Indonesia sebagai poros maritim dunia pasti akan terwujud. (Adi Ginanjar Maulana/Fadly Fauzi)
