Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kebijakan Ekonomi: Kepastian Hukum Harus Diutamakan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan dari seluruh visi dan misi yang dinyatakan oleh capres-cawapres saat ini, kepastian hukum harus lebih diutamakan untuk membawa investasi masuk ke dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan dari seluruh visi dan misi yang dinyatakan oleh capres-cawapres saat ini, kepastian hukum harus lebih diutamakan untuk membawa investasi masuk ke dalam negeri.

 Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan ada empat sektor utama yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan baru. Keempat sektor tersebut a.l pertanian, industri, energi dan service industri lainnya (teknologi informasi, jasa, perbankan, dan sebagainya).

Menurutnya, perbaikan keempat sektor tersebut bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

Selain itu, kebijakan fiskal juga harus diperbaiki.

“Namun semuanya kembali lagi kepada kepastian hukum. Pemerintah harus bisa memberikan kepastian hukum, perizinan, dan sebagainya. Kalau tidak ada kepastian hukum, sebagus apapun kebijakan, investor juga tidak mau masuk,” kata Sofjan kepada Bisnis, Minggu (25/5/2014).

 Dia melihat, isi visi dan misi terkait kebijakan ekonomi kedua capres-cawapres sebagian besar serupa satu sama lain.

Pihaknya juga belum mau mengomentari lantaran visi dan misi tersebut masih terlalu makro. Kalangan pengusaha masih menunggu, visi dan misi yang lebih jelas dan mikro untuk melihat sejauh mana keseriusan para capres tersebut.

Kalau yang saya lihat sama saja keduanya, terlalu makro. Isinya juga tidak begitu berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, infrastruktur, konversi BBM ke BBG, sama dengan yang sudah-sudah. Jadi, kami masih menunggu yang lebih jelas lagi,” tambahnya.

 Selain kepastian hukum, kebijakan yang harus diperbaiki untuk mendatangkan investasi dan mengembangkan industri nasional adalah kebijakan otonomi daerah. Sofjan memandang otonomi daerah memang penting, tetapi kebijakan yang ada harus diperbaiki lagi. Saat ini, otonomi daerah justru membuahkan raja-raja kecil yang memiliki kepentingan masing-masing.

 Hal ini membuat kordinasi antara pemerintah daerah, mulai dari kabupaten, kota hingga provinsi dengan pemerintah pusat menjadi tidak sinkron. “Ini harus diperbaiki lagi.”


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Riendy Astria
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper