Bisnis.com, JAKARTA— Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam Pilpres 9 Juli 2014, diminta bersikap tegas terhadap kebijakan subsidi BBM yang menggerus APBN sehingga menghambat pembangunan infrastruktur.
Ekonom The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengatakan sejak reformasi porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur kecil sekali, hanya 2% dari PDB (produk domestik bruto). Padahal, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang kuat untuk menopang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Mindset politik yang berkembang adalah consumer domain, sekaranglah saatnya berubah untuk berperspektif infrastructure domain,” katanya kepada Bisnis, Senin (19/5/2014).
Menurutnya, pemerintahan mendatang harus berani mengambil kebijakan strategis, walaupun bertentangan dengan keinginan banyak orang, yakni dengan mengurangi biaya konsumsi dan mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur. “Kalau mau maju, subsidi BBM itu harus diakhiri, dan alihkan ke investasi infrastruktur,” tegasnya.
Dua calon presiden yang akan bersaing di Pilpres 2014, baik Joko Widodo dan Prabowo Subianto dinilai belum mengemukan platform yang jelas soal pandangan ekonomi dan kebijakan subsidi BBM. “Ya, kita tunggulah apa rencana mereka ke depan,” ujar Sunarsip.
