Bisnis.com,JAKARTA- Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiaatmoko mengatakan pihaknya belum mendapatkan bahasan mengenai subsidi sebagai insentif angkutan barang melalui kereta.
Menurutnya, sejauh ini subsidi yang saat ini disebut public service obligation (PSO) hanya diperuntukkan bagi angkutan penumpang. “Jadi ya belum ada bahasan,” ujarnya kepada Bisnis, Senins (12/5/2014).
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan pihaknya belum mendapat arahan kebijakan untuk mengucurkan subsidi khusus bagi angkutan ternak.
Dia menyatakan saat ini pihak Kemenhub melihat pengangkutan barang melalui kereta murni bisnis antara operator dan pengguna jasa. “Jadi itu B to B,” ujarnya.
Kemungkinan, menurutnya, kalau adanya gagasan pemberian subsidi untuk meringankan beban distribusi bagi hasil pertanian seperti ternak, itu lebih tepat disalurkan ke angkutan laut. “Sebab sentra itu kan adanya di NTB, jadi kalau memakai kapal bisa langsung ke Jakarta.”
Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyatakan pihaknya siap mengucurkan subsidi bagi angkutan barang tertentu, termasuk angkutan hasil ternak produsen lokal.
Dia mengatakan pemberian subsidi itu, selain kepada pengadaan kapal-kapal khusus ternak, juga akan diberikan untuk kereta khusus ternak. Bambang mengatakan kalau selama pasar belum tumbuh dan tidak memiliki nilai komersial, pihaknya bisa memberikan subsidi tersebut.
Pada kesempatan lain, Sekretaris PPSKI Roby Agustiar mengatakan hingga saat ini para peternak khususnya sapi dan kerbau kesulitan untuk memasok daging berkualitas dengan harga bersaing.
Bahkan, selama ini, menurutnya, daging impor merajai karena para peternaknya disediakan infrastruktur transportasi dan insentif oleh pemerintah.
Dengan asumsi biaya yang ada saat ini, dia menghitung biaya distribusi hasil ternak bisa mencapai 20% dari harga jual. Terlebih lagi, lanjutnya, distribusi hasil ternak untuk wilayah Sumatra, jauh lebih mahal.
.jpg?w=300&h=221)
