Pemerintah Bedakan Tarif KRL, YLKI: Tidak Implementatif dan Memicu Gejolak

Bisnis.com, JAKARTA- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi rencana penyesuaian skema pemberian subsidi tarif KRL.

Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno menilai rencana tersebut bakal sulit diimplementasikan apabila pelanggan harus membayar dengan tarif berbeda, tetapi naik KRL di kelas yang sama.

Pasalnya, moda kereta perkotaan seperti KRL tidak memiliki kelas-kelas tertentu seperti kereta api jarak jauh.

"Jika dalam satu layanan kelas yang sama, tetapi konsumen harus membayar berbeda tentu kebijakan tidak implementatif dan cenderung menggelikan," kata Agus, Rabu (28/12/2022).

Menurutnya, penyelenggaraan angkutan umum dianggap berhasil ketika kelompok menengah atas meninggalkan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi publik.

Dengan demikian, sambung Agus, justru pengguna transportasi umum harusnya mendapat insentif alih-alih dipisahkan sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Agus menyebut ada dua alasan mengapa rencana perubahan pemberian subsidi atau PSO tarif KRL perlu ditolak. Pertama, Agus mempertanyakan cara pemerintah untuk memisahkan antara pengguna jasa yang mampu dan tidak mampu.

"Basis data apa yang dipakai dalam menentukan kategori konsumen mampu dan tidak mampu?," lanjutnya.

Kedua, dia menilai adanya potensi terjadi gesekan bahkan chaos di lapangan antara petugas KRL dan pengguna jasa.

"Jadi pemisahan tarif layanan kelas yang sama dengan dasar perbedaan mampu/tidak mampu patut ditolak," terangnya.

Untuk itu, Agus menawarkan alternatif kebijakan untuk merespons peningkatan biaya operasional PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI. Menurutnya, pemerintah bisa menambah alokasi anggaran subsidi tarif PSO, dan menaikkan tarif.

"[Bisa juga] PT KCI mengoptimalisasi pendapatan non operasional/ penjualan tiket atau optimalisasi aset properti dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa nantinya subsidi PSO bagi tarif KRL akan lebih diutamakan bagi masyarakat miskin.

"Kalau tarif KRL tidak naik. Insya Allah sampai 2023 tidak naik, tetapi nanti [pembayaran] pakai kartu. Saya yakin punya kartu semua, jadi nanti yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, harus bayar [lebih tinggi]. Kalau yang average, sampai 2023 kita rencanakan tidak naik," tuturnya saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023, Selasa (27/12/2022).