Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku telah menyelesaikan perencanaan studi atau detail engineering design (DED) proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa desain tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah diserahkan langsung ke pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
"Kalau desain dari PU sudah kami serahkan ke Otorita IKN, sudah bisa dilelang sama OIKN," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (21/7/2025).
Sementara pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga sempat memberikan sinyal bahwa lelang proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN bakal dilakukan pada tahun depan.
Hal itu dilakukan sembari menunggu proses politik anggaran tahun kedua Prabowo Rampung dirumuskan.
"Ruang lingkupnya ya [yang akan ditender tahun depan], satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan, kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif dan sekitarnya," jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (8/7/2025)
Baca Juga
Untuk diketahui, Otorita Ibu Kota Nusantara dicanangkan mendapat pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp5,05 triliun.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025.
Kendati demikian, pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh untuk mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya, OIKN membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN.
OIKN juga menyebut telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025. Dengan usulan tambahan anggaran Rp16,13 triliun, maka total anggaran OIKN pada 2026 menjadi Rp21,18 triliun.
