Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perekonomian memperkirakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dapat beroperasi baru dapat beroperasi pada 2018
Perkiraan tersebut meleset dari rencana semula yang dijadwalkan pada 2017, karena belum selesainya persoalan pembebasan lahan.
"Ya kira-kira akan bergeser ke 2018, tadinya 2017," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seperti dilansir laman Kemenkeu, Minggu (27/4/2014).
Ia mengungkapkan saat ini masih ada sekitar 10% dari total lahan yang dibutuhkan, atau sekitar 29 hektar lahan yang masih dalam proses pembebasan.
Pemerintah sendiri telah meminta pengembang untuk tetap melakukan pembebasan, karena sudah dilakukan perpanjangan kedua.
"Kita optimis dengan berbagai pendekatan untuk menuntaskan itu (persoalan pembebasan lahan)," terangnya.
PLTU yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan swasta dengan pola Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) ini akan memiliki kapasitas 2x1.000 megawatt dengan teknologi tinggi.
"Ini tidak boleh gagal, karena akan memasok 30 persen kebutuhan (listrik Pulau) Jawa. Kalau ini tidak terpasok, pada 2017-2018 akan ada defisit (pasokan listrik) di Jawa, ini belum ada alternatifnya," tutur Menko Perekonomian.
.jpeg?w=348&h=261)
