Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memastikan proyek pembangkit listrik PLTU Batang senilai Rp30 triliun baru beroperasi pada 2018 mendatang, mundur setahun dari target sebelumnya akibat lambatnya progres pembebasan lahan.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan progres pembangunan PLTU Batang masih terkendala pembebasan lahan seluas 29 hektare. Kendati demikian, Hatta optimistis tahap financial closing akan selesai pada Oktober 2014.
“Kami meminta kepada pengembang untuk terus itu dituntaskan, karena ini sudah perpanjangan yang kedua. Kami optimistis dengan berbagai pendekatan untuk menuntaskan itu,” ujar Hatta di Gedung Kementerian Perekonomian, Jumat (25/4/2014).
Hatta menilai progres pembangunan PLTU Batang perlu terus dipantau mengingat kebutuhan listrik yang kian meningkat di Pulau Jawa. Apabila pembangkit listrik tersebut gagal beroperasi, Pulau Jawa akan mengalami krisis energi listrik.
Menurutnya, PLTU Batang akan menghasilkan produksi listrik sebesar 2x1.000 mega watt. Dengan kapasitas tersebut, pemerintah memperkirakan PLTU tersebut akan menyumbang produksi listrik hingga 30% dari total produksi listrik di Pulau Jawa.
“Alternatif membangun pembangkit listrik lainnya memang ada. Hanya saja, proyek ini yang diharapkan dapat beroperasi lebih cepat. Kami harap PLTU Batang bisa mulai beroperasi pada 2018-2019,” tuturnya.
Proyek yang telah ditandatangani sejak 6 Oktober 2011 ini memang belum bisa lepas dari masalah klasik iklim pembangunan Indonesia yaitu pembebasan lahan. Padahal proyek ini disebut-sebut mampu menghemat anggaran negara hingga mencapai Rp40 miliar per hari.
.jpeg?w=348&h=261)
