Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ekspor Batu Bara, KPK: Selisih Penghasilan Capai Rp28,5 triliun

Indonesia adalah negara dengan cadangan nomor 8 di dunia tetapi menjadi negara pengekspor batu bara nomor satu di dunia.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 23 April 2014  |  21:20 WIB
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) dan Dirjen Pajak Fuad Rahmany menyampaikan keterangan usai pertemuan dengan KPK di Gedung KPK Jakarta, Rabu (23/4). Pertemuan itu membahas temuan KPK terkait belum optimalnya penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara (Minerba), seperti permasalahan dalam aspek tata laksana, regulasi dan manajemen SDM pada Dirjen Pajak.  - antara
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) dan Dirjen Pajak Fuad Rahmany menyampaikan keterangan usai pertemuan dengan KPK di Gedung KPK Jakarta, Rabu (23/4). Pertemuan itu membahas temuan KPK terkait belum optimalnya penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara (Minerba), seperti permasalahan dalam aspek tata laksana, regulasi dan manajemen SDM pada Dirjen Pajak. - antara

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil kajian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara dengan cadangan nomor 8 di dunia tetapi menjadi negara pengekspor batu bara nomor satu di dunia.

"Penghasilan ekspor batubara hanya Rp22 triliun, padahal produksi batu bara ada 228 juta ton tetapi karena data yang berbeda-beda ada selisih Rp28,5 triliun yang seharusnya menjadi bagian dari pemasukan," ungkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers bersama Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Dirjen Pajak Fuad Rahmany tentang kajian KPK di bidang pajak mineral dan batu bara (Minerba), Rabu (23/4/2014).

Adnan Pandu menegaskan dalam 15 tahun lagi, cadangan batu bara Indonesia akan habis karena Indonesia hanya memiliki 2,6% cadangan dunia, tetapi pengekspor nomor 1 dunia.

"Tata kelola tidak terintegrasi jadi muncul selisih itu, temuan ini akan diserahkan ke Dirjen agar membuat tata kelola yang terintegrasi," ungkap Adnan.

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany berjanji akan menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku usaha yang tidak menaati aturan perpajakan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak Minerba
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top