Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK: Data Produksi Minerba Berbeda-beda

Direktur Jenderal (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany berjanji akan menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku usaha yang tidak menaati aturan perpajakan, menyusul kajian KPK yang menemukan adanya perbedaan data produksi dan pendapatan negara.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 23 April 2014  |  21:18 WIB
Kapasitas Ditjen Pajak yang belum memadai.  - Ilustrasi
Kapasitas Ditjen Pajak yang belum memadai. - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany berjanji akan menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku usaha yang tidak menaati aturan perpajakan, menyusul kajian KPK yang menemukan adanya perbedaan data produksi dan pendapatan negara.

Perbedaan data produksi, misalnya data pada Ditjen Pajak menunjukkan pada 2012 mencapai US$228 juta, tetapi data World Coal Association (WCA) mencapai US$443 juta, sedangkan data US Energy Information Administration (EIA) senilai US$452 juta.

"Kami tidak tahu perbedaan dari mana, siapa wajib pajak ini, Dirjen Pajak kesulitan karena meski kami dapat tembusan izin pertambangan tetapi begitu datang ke lokasi ternyata tidak cocok dengan alamatnya, jadi informasinya sendiri tidak cocok. Tidak akurat di level teknis. Kami di Dirjen Pajak juga akan melakukan perbaikan IT (information technology) agar bisa online jadi saat pengusaha ngisi NPWP harus betul," kata Fuad dalam konferensi pers bersama dengan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Bambang Widjojanto tentang kajian KPK di bidang pajak mineral dan batu bara (Minerba).

Fuad menyatakan permintaan maaf terkait dengan kapasitas Ditjen Pajak yang belum memadai. Dia berjanji akan bangun untuk sistem online agar sehingga bisa langsung dicek di pusat.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak Minerba

Sumber : Antara

Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top