Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kementerian Perdagangan Diminta Serius Awasi Peredaran Pupuk Bersubsidi

Kementerian Pertanian meminta Kementerian Perdagangan lebih serius dalam melakukan pengawasan alokasi pupuk bersubsidi, karena adanya laporan mengenai kelangkaan dan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.
Arys Aditya
Arys Aditya - Bisnis.com 21 April 2014  |  19:24 WIB
Pupuk Bersubsidi dikabarkan langka - JIBI
Pupuk Bersubsidi dikabarkan langka - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian meminta Kementerian Perdagangan lebih serius dalam melakukan pengawasan alokasi pupuk bersubsidi, karena adanya laporan mengenai kelangkaan dan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Muhrizal Sarwani meminta dinas perdagangan di setiap kabupaten untuk mengawasi peredaran dan harga pupuk bersubsidi.

Karena, jelas Sarwani, kelangkaan dan harga yang melambung sepenuhnya merupakan otoritas dinas perdagangan. “Yang melakukan pengawasan itu dinas perdagangan, itu tugas dia. Kok selalu ditimpakan ke dinas pertanian?” ungkapnya, Senin (21/4/2014).

Sarwani memaparkan, regulasi yang berlaku sudah menetapkan bahwaalokasi pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk petani yang telah terdaftar di dinas pertanian, dan dinas di kabupaten setempat itulah yang melakukan rekapitulasi kebutuhan.

Rinciannya, jelas Sarwani, 70% dari alokasi diperuntukkan untuk petani yang menanam tanaman pangan, sementara sisanya adalah untuk petani perkebunan dengan luas areal kurang dari 10 ha.

Selain para petani itu, ujarnya, tidak boleh ada yang mendapatkan pupuk bersubsidi, dan hal ini telah diatur, baik dalam peraturan Menteri Pertanian tentang HET dan aloksi per provinsi.

Beleid yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, kata Sarwani, mengatur alur dari produsen ke kios dan penjaminan agar pupuk itu sampai ke kios, sementara Peraturan Gubernur akan mengatur mengenai alokasi masing-masing kabupaten sesuai peruntukan provinsi tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementan kemendag pupuk subsidi petani
Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top